Pemerintah Gelontorkan Rp2.567 Triliun untuk 8 Program Prioritas 2026, Ini Rinciannya
- dok. BPMI Istana Negara
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menargetkan 8 program prioritas sebagai fokus belanja negara pada 2026. Total anggaran yang disiapkan Pemerintah mencapai Rp2.567,9 triliun, yang dialokasikan untuk sektor-sektor strategis demi memperkuat ketahanan nasional.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional 2025 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa belanja tersebut diambil dari APBN 2026 yang diperkirakan mencapai Rp3.842 triliun. “Di tahun 2026, pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp2.567,9 triliun dari anggaran Rp3.842 triliun,” katanya, Senin (1/12/2025).
Airlangga menyampaikan bahwa delapan prioritas tersebut dirancang untuk mendorong kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai upaya mewujudkan Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
Sektor pendidikan tercatat memperoleh porsi terbesar, yakni Rp757,8 triliun. Dana ini diproyeksikan untuk memperluas pembangunan sekolah unggulan, memperkuat program Sekolah Rakyat, serta meningkatkan fasilitas pendidikan secara menyeluruh.
Program ketahanan energi mendapatkan alokasi Rp402,4 triliun. Anggaran tersebut mencakup insentif perpajakan sebesar Rp16,7 triliun, dukungan energi baru terbarukan Rp37,5 triliun, pembangunan listrik desa Rp5 triliun, serta pembiayaan dukungan lainnya senilai Rp600 miliar.
Untuk memperkuat ketahanan energi, pemerintah juga menjalankan sejumlah kebijakan, termasuk peningkatan lifting minyak dan gas, promosi pemanfaatan energi hijau, hingga penyaluran subsidi energi dan kompensasi yang lebih tepat sasaran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi prioritas besar dengan anggaran Rp335 triliun. Airlangga menyebut program ini menargetkan 80 juta penerima manfaat hingga pertengahan tahun depan, naik dari capaian saat ini yang telah menjangkau 44 juta anak sekolah.
"Tentu (program) ini multiplier effect-nya (dampak bergandanya) juga luar biasa (terhadap perekonomian masyarakat)".
Di bidang ketahanan pangan, pemerintah menyiapkan Rp164,4 triliun untuk berbagai program, termasuk dukungan pengadaan beras di BULOG dan langkah-langkah peningkatan produktivitas petani serta nelayan.
Sektor kesehatan mendapat porsi Rp244 triliun, sedangkan pembangunan desa, koperasi, dan UMKM dialokasikan Rp181,8 triliun dalam rangka memperkuat ekonomi akar rumput.
Dua prioritas lainnya adalah penguatan pertahanan semesta dengan anggaran Rp424,8 triliun dan percepatan investasi serta perdagangan global yang dialokasikan Rp57,7 triliun.
Selain delapan prioritas tersebut, pemerintah tetap memberikan dukungan untuk sektor perumahan dalam rangka mengatasi backlog nasional. Kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) diperpanjang hingga 2027 dan pemerintah menyediakan KUR perumahan sebesar Rp130 triliun.
"Ini semua angka yang besar, kami mohon agar pengurus Kadin bisa terus mendorong berbagai program yang terkait dengan yang sudah disiapkan oleh pemerintah," ujar Airlangga Hartarto. (ant/rpi)
Load more