Kadin Wanti-wanti Dampak PP Pengupahan, Industri Manufaktur 2026 Bisa Terancam Melambat?

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin, mewanti-wanti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang dinilainya berpotensi memengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas, khususnya industri manufaktur pada 2026.

Dampak tersebut terutama dirasakan melalui kenaikan biaya produksi, iklim investasi, serta dinamika penyerapan tenaga kerja.

Menurut Saleh, sektor industri pengolahan nonmigas sebagai kontributor utama produk domestik bruto (PDB) industri dan ekspor manufaktur sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan pengupahan.

Karena itu, setiap penyesuaian regulasi di bidang ketenagakerjaan perlu dicermati secara hati-hati agar tidak mengganggu daya saing industri nasional.

“Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 berpotensi memengaruhi pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas terutama melalui jalur biaya produksi, iklim investasi, dan dinamika penyerapan tenaga kerja,” ujar Saleh dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (18/12/2025).

Ia menjelaskan, peningkatan upah minimum, baik melalui perluasan rentang indeks penyesuaian maupun pengenalan upah minimum sektoral, berisiko menaikkan biaya tenaga kerja secara struktural.

Baca Juga

Prabowo Terima 250 Anggota Kadin di Hambalang, Anindya Bakrie Laporkan PMDN Tembus Hampir Rp2.000 Triliun

Dalam jangka pendek hingga menengah, kondisi ini dapat menekan laju pertumbuhan output industri nonmigas, khususnya subsektor padat karya.

“Perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi kapasitas dan perekrutan tenaga kerja baru,” kata Saleh. Menurutnya, banyak pelaku usaha akan memilih strategi penyesuaian berupa efisiensi operasional, otomasi terbatas, hingga rasionalisasi tenaga kerja.

Dari sisi investasi, Saleh menilai frekuensi perubahan kebijakan pengupahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Akibatnya, realisasi investasi baru di sektor industri pengolahan nonmigas dapat tertahan.

“Investor cenderung menunda atau mengalihkan investasi ke sektor atau wilayah dengan struktur biaya yang lebih stabil,” ujarnya. Jika kondisi ini berlanjut, laju pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di sektor manufaktur berpotensi melambat dan menekan prospek pertumbuhan jangka menengah industri nonmigas.

Meski demikian, Saleh mengakui kebijakan pengupahan juga memiliki potensi positif dari sisi permintaan. Peningkatan upah dinilai dapat mendorong daya beli pekerja industri dan menopang konsumsi domestik. Namun, efek tersebut dinilai tidak terjadi secara langsung.

“Efek positif terhadap permintaan domestik cenderung bertahap, sementara kenaikan biaya produksi dirasakan lebih cepat dan langsung oleh pelaku industri,” jelas Mantan Menteri Perindustrian tersebut.

Karena itu, dalam jangka pendek, efek bersih kebijakan ini dinilai masih cenderung menahan laju pertumbuhan, terutama bagi subsektor berorientasi ekspor yang menghadapi persaingan global ketat.

Secara keseluruhan, Kadin melihat PP Pengupahan memunculkan trade-off antara perlindungan pendapatan pekerja dan percepatan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Saleh menegaskan, tanpa dukungan kebijakan yang komprehensif, potensi industri nasional tidak akan optimal.

“Tanpa kebijakan pendukung yang kuat, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja, insentif investasi industri, dan penguatan rantai pasok domestik, pertumbuhan sektor industri nonmigas ke depan berisiko bergerak lebih lambat dibandingkan potensinya,” pungkas Saleh. (rpi)