Produksi Pangan Diprediksi Melonjak, Pemerintah Naikkan Cadangan Beras Jadi 4 Juta Ton untuk 2026
- Abdul Gani Siregar/tvOnenews
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan rapat lintas kementerian telah memutuskan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), seiring proyeksi lonjakan produksi dan meluasnya cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Hari ini khusus rapat mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Karena pertama, sudah kelihatan bahwa produksi akan lebih tinggi tahun depan daripada tahun ini. Jadi harus persiapan dengan matang, penyerapannya, gudangnya,” kata Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Jakarta, dikutip Selasa (30/12/2025).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, serta sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Zulkifli—yang akrab disapa Zulhas—menegaskan, kesiapan menghadapi panen raya menjadi kunci menjaga stabilitas harga pangan di tengah lonjakan produksi. Selain itu, penetapan CPP juga tak bisa dilepaskan dari kebutuhan besar Program Makan Bergizi Gratis yang terus diperluas.
“Tanggal 8 Januari itu sudah (ada) 55 juta penerima manfaat. Ada 19 ribu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu Januari. Februari naik lagi, Maret naik lagi. April itu sudah 80 juta, ya, 80 juta penerima manfaat,” kata Zulhas.
Ia menjelaskan, ekspansi MBG berdampak langsung pada kebutuhan bahan pangan strategis seperti beras, telur ayam, daging ayam, ikan, hingga susu sapi. Untuk telur ayam saja, kebutuhan nasional diperkirakan mencapai sekitar 80 juta ton per hari.
“Oleh karena itu dengan dua (pertimbangan) itu, tadi kami putuskan, cadangan beras pemerintah kita dari 3 juta kita naikkan jadi 4 juta, agar lebih mudah, nanti untuk program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), untuk bantuan pangan, dan lain sebagainya,” jelas Zulhas.
Tak hanya beras, pemerintah juga menyiapkan langkah khusus untuk komoditas daging dan susu sapi. Zulhas kembali mengisyaratkan kebijakan pelonggaran impor sapi hidup sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
“Kalau kita mau pemberdayaan, maka kita bebaskan impor sapinya. Sapi, agar punya nilai tambah. Jadi kalau sapi hidup, dipelihara, ada penggemukan, itu udah punya nilai tambah. Itu kita bebas, kita permudah. Nah, kalau ini dipermudah, berarti yang (daging sapi) bekunya diatur,” kata Zulhas.
Di sektor minyak goreng, pemerintah juga menegaskan komitmen pengendalian melalui pemenuhan kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025.
“Kemudian minyak goreng juga bisa dikendalikan yang DMO, ya. Itu, ya (kurang lebih penyerapan DMO minyak goreng) 30 persen itu nanti melalui BUMN, Bulog, IDFOOD, dan lain-lain,” ujarnya.
Dengan serangkaian kebijakan tersebut, pemerintah berharap cadangan pangan nasional 2026 tidak hanya cukup secara kuantitas, tetapi juga mampu menjaga harga tetap stabil di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat. (agr/iwh)
Load more