Pemerintah Pastikan Paket Ekonomi Berlanjut di 2026, Begini Dampak yang Dihasilkan Tahun Lalu

Jakarta, tvOnenews.com - Sepanjang 2025 kemarin, pelaksanaan Paket Ekonomi mencatat berbagai capaian penting dan dinilai berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja serta daya beli masyarakat.

Atas dasar tersebut, pemerintah memastikan sejumlah program strategis akan dilanjutkan pada 2026.

Dalam upaya mempercepat penyerapan tenaga kerja, pemerintah merealisasikan Program Magang Nasional bagi lulusan perguruan tinggi.

Hingga batch pertama sampai ketiga, program ini telah menjangkau 102.696 peserta dari total 724.880 pendaftar, melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 100.000 lulusan perguruan tinggi.

“Di sisi perlindungan daya beli pekerja, Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja di sektor pariwisata dengan gaji hingga Rp10 Juta. Kebijakan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 dan telah resmi diimplementasikan,” jelas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Senin (12/1/2026).

Dampak Paket Ekonomi 2025

Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat untuk periode Oktober hingga November 2025. Setiap KPM menerima alokasi 10 kilogram beras. Total realisasi penyaluran mencapai lebih dari 348 ribu ton atau 95,86 persen dari pagu 363 ribu ton.

Selain beras, pemerintah menyalurkan bantuan minyak goreng sebanyak 2 liter per KPM dengan realisasi lebih dari 69 juta liter atau 95,86 persen dari total alokasi 72 juta liter.

Di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah memberikan insentif berupa diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja Bukan Penerima Upah.

Insentif ini menyasar sektor transportasi dan logistik, termasuk pengemudi ojek online, ojek pangkalan, sopir, kurir, serta pekerja logistik lainnya.

Program tersebut telah menjangkau lebih dari 731 ribu peserta dengan masa pemberian diskon selama enam bulan, yakni Oktober 2025 hingga Maret 2026.

Kebijakan ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran JKK dan JKM bagi peserta BPU.

Untuk memperluas akses pembiayaan perumahan dan layanan jaminan sosial, pemerintah merealisasikan Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan melalui relaksasi suku bunga.

Program ini mulai berlaku pada 1 Oktober 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2025, dengan sasaran utama pekerja formal berpenghasilan menengah ke bawah agar lebih mudah memiliki rumah.

Pemerintah juga menjalankan Program Padat Karya Tunai atau Cash for Work guna menjaga daya serap tenaga kerja dan daya beli masyarakat.

Hingga akhir 2025, realisasi anggaran Kementerian PUPR mencapai Rp6,63 triliun atau 93,70 persen dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 25 ribu orang.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan merealisasikan anggaran sebesar Rp1,18 triliun atau 65,38 persen dengan melibatkan lebih dari 16 ribu tenaga kerja.

Pada sektor deregulasi dan percepatan investasi, pemerintah mempercepat pelaksanaan Paket Deregulasi melalui pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Pengaduan dan Layanan Aduan Terpadu lewat kanal Lapor Debottlenecking.

Hingga Desember 2025, satgas tersebut telah menindaklanjuti 23 desk pengaduan untuk mengatasi hambatan investasi dan mempercepat realisasi usaha.

Sebagai bagian dari penguatan ekonomi perkotaan, pemerintah meluncurkan Program Perkotaan melalui proyek percontohan di Provinsi DKI Jakarta pada 18 Desember 2025.

Pemerintah juga menyiapkan pengembangan platform ekonomi digital untuk mendukung gig economy sebagai sumber baru penciptaan lapangan kerja di wilayah perkotaan.

Program ini dirancang untuk memperkuat ekosistem digital secara menyeluruh, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, perlindungan hak kekayaan intelektual, hingga penguatan industri semikonduktor. Implementasi program ditargetkan berlangsung di 15 kota dengan Jakarta sebagai prototipe.

“Pemerintah saat ini juga terus mematangkan persiapan program Paket Ekonomi yang akan dilanjutkan pada tahun 2026, yakni program magang nasional, penyesuaian jangka waktu pemanfaatan dan penerima manfaat insentif PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak UMKM hingga tahun 2029, perpanjangan PPh Pasal 21 DTP bagi pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya, perpanjangan PPN DTP sektor perumahan, serta perpanjangan dan perluasan program diskon iuran JKK dan JKM bagi seluruh peserta BPU,” pungkas Juru Bicara Haryo.

Selain berbagai kebijakan tersebut, pemerintah juga menyalurkan Program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat sebagai tambahan dari Kartu Sembako Reguler. Hingga akhir 2025, bantuan ini telah diterima oleh lebih dari 33 juta KPM atau 94,8 persen dari target 35 juta KPM.

Di tiga provinsi terdampak bencana alam, penyaluran telah mencapai sekitar 90 persen setelah dilakukan penyesuaian mekanisme, dengan rincian Aceh 92,12 persen, Sumatera Utara 86,35 persen, dan Sumatera Barat 90,21 persen. (rpi)