Kemnaker Tegaskan Belum Ada Kepastian BSU Rp600.000 Tahun 2026, Masyarakat Diminta Waspada Hoaks

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akhirnya buka suara terkait ramainya informasi pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 pada tahun 2026. Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan maupun pengumuman resmi mengenai kelanjutan program tersebut.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menyampaikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat terkait pencairan BSU tahun 2026 belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia menegaskan, pemerintah belum menetapkan apakah program BSU akan kembali digulirkan pada tahun ini.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” ujar Faried dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

Pemerintah Belum Umumkan Kelanjutan BSU

Faried menjelaskan, hingga saat ini Kemnaker belum menerima arahan atau keputusan resmi dari pemerintah terkait pelaksanaan BSU pada 2026. Artinya, seluruh informasi yang menyebutkan bahwa BSU Rp600.000 akan segera cair belum memiliki dasar kebijakan yang jelas.

Ia menegaskan, setiap program bantuan pemerintah, termasuk BSU, hanya akan diumumkan melalui saluran resmi kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.

Baca Juga

Tekan Pengangguran Muda, Kemnaker Andalkan Program Magang Nasional bagi Lulusan Baru

Menurut Kemnaker, kejelasan mengenai program bantuan hanya dapat dipastikan apabila telah diumumkan secara langsung oleh pemerintah, baik melalui konferensi pers maupun pengumuman tertulis.

Masyarakat Diminta Cek Informasi Resmi

Di tengah maraknya informasi di media sosial dan pesan berantai, Kemnaker mengimbau masyarakat untuk lebih aktif melakukan verifikasi informasi. Faried meminta masyarakat selalu mengecek kebenaran kabar terkait BSU melalui kanal komunikasi resmi pemerintah.

Ia menekankan pentingnya literasi informasi, terutama terkait bantuan sosial dan subsidi pemerintah yang kerap menjadi sasaran penyebaran kabar tidak benar.

“Masyarakat diharapkan selalu memeriksa sumber informasi dan tidak mudah percaya pada kabar yang belum dikonfirmasi kebenarannya,” tegas Faried.

Waspada Hoaks dan Penipuan Berkedok BSU

Selain itu, Kemnaker juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan pencairan BSU 2026. Faried menyoroti adanya modus penipuan yang biasanya disertai tautan pendaftaran tidak resmi atau permintaan data pribadi.