Isu Tukar Kursi Juda-Thomas Menguat, Purbaya: Kayaknya Sebelum Februari Sudah Kejadian

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah terus memproses pengisian kursi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang kosong usai Juda Agung resmi mengundurkan diri.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut dinamika penunjukan pengganti berjalan intens dan diprediksi rampung dalam waktu dekat.

“Kayaknya sebelum Februari sudah kejadian,” kata Purbaya saat ditemui di kawasan Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Surat Presiden (Surpres) pengajuan tiga nama calon Deputi Gubernur BI telah diterima DPR RI dan akan dilanjutkan dengan proses uji kelayakan serta kepatutan (fit and proper test).

Dari tiga nama tersebut, Wakil Menteri Keuangan, Thomas (Tommy) Djiwandono, menjadi salah satu kandidat yang diajukan pemerintah.

Dalam keterangannya, Purbaya mengakui telah berdiskusi dengan Juda Agung terkait ekonomi nasional. Namun, ia enggan menilai peluang Juda menduduki posisi Wamenkeu.

Baca Juga

Gedung Nusantara III Parlemen: Dasco Tegaskan Bukan Menyatukan Kewenangan Tapi Menyatukan Arah Fiskal Moneter

“Ya diskusi ekonomi aja. Kondisi ekonomi seperti apa, pandangan dia apa,” ujar Purbaya.

Kemudian, saat ditanya apakah Juda cocok menjadi Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas, Purbaya mengatakan mandat ada di Presiden Prabowo Subianto.

“Wah saya nggak tahu, itu tergantung Presiden. Tapi kalau dari kemampuan ekonomi, cukuplah,” sambungnya.

Saat disinggung ihwal komunikasi dengan Thomas usai mencuatnya isu pertukaran jabatan, Purbaya menyebut Thomas tengah berada di luar negeri.

“Pak Thomas lagi ke luar negeri. Jadi belum ada komunikasi lagi setelah kemarin rame itu. Sudah komunikasi sebelumnya lah,” ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, sebelumnya memastikan proses pengajuan nama calon Deputi Gubernur BI dilakukan sesuai prosedur.

Kursi tersebut disebut harus segera diisi agar operasional kebijakan moneter dan koordinasi fiskal tetap berjalan optimal.

Uji kelayakan oleh DPR menjadi penentu sebelum penetapan akhirnya diumumkan Presiden. Pemerintah belum memastikan kapan proses itu tuntas, tetapi sinyal yang diberikan Menkeu menunjukkan pelaksanaan berlangsung cepat. (agr/rpi)