Komisi IX DPR Semprot BGN: Baru 32 Persen SPPG yang Penuhi Standar Hygiene

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kritik ini dilontarkan Irma usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Ia menyoroti rendahnya standar kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai berpotensi menjadi “bom waktu” jika tidak segera dibenahi.

Irma mengungkapkan, hingga saat ini baru sekitar 6.150 SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) atau sekitar 32 persen dari total SPPG yang beroperasi.

“Yang pertama tentu evaluasi ya, evaluasi terkait dengan SPPG yang hari ini baru 6.150 SPPG yang memiliki sertifikat Laik Hygiene, artinya baru 32 persen. Nah, 60 persen itu belum punya Laik Hygiene. Nah ini nggak boleh, nggak boleh ya, harus seluruhnya 100 persen punya sertifikat Laik Hygiene,” kata Irma.

Ia menyebut Komisi IX DPR telah turun langsung melakukan pengecekan ke sejumlah SPPG dan menemukan banyak fasilitas yang tidak memenuhi standar dasar.

Baca Juga

Pimpinan DPR Akui Keuntungan MBG Masih Sedikit Dirasakan Petani-UMKM

“Masih banyak SPPG yang tidak standar, ya, yang namanya sanitasinya, yang namanya ruangannya, yang mana tempat pencuciannya. Itu masih banyak yang belum sesuai standar dan ini kita khawatir akan menjadi bom waktu, akan terjadi lagi nanti keracunan-keracunan,” tegasnya.

Selain masalah kelayakan SPPG, Irma juga mempertanyakan peran mitra BGN seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, dan BKKBN.

Menurutnya, hingga kini baru BPOM yang mengajukan proposal dukungan anggaran, namun realisasinya dinilai tidak sebanding dengan hasil di lapangan.

“Sementara anggarannya kalau nggak salah, setahu saya sekitar Rp700 miliar. Menurut saya ini tidak reasonable dengan apa yang sudah dilakukan BPOM untuk mendukung BGN,” ujarnya.

Irma menilai rendahnya capaian sertifikasi Laik Hygiene menunjukkan belum maksimalnya kerja BPOM, meskipun anggaran besar telah dialokasikan.

“Karena sampai hari ini kan baru 32 persen yang Laik Hygiene itu. Artinya kan belum ada pekerjaan dong menurut saya nih. Tapi anggaran yang sudah dianggarkan sekitar Rp700 miliar,” katanya.

Ia menegaskan, Komisi IX meminta klarifikasi rinci terkait penggunaan anggaran tersebut agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.