Penasaran Isi Kepala Orang Moneter, Purbaya Kirim Suahasil ke Rapat Dewan Gubernur BI untuk Hindari Spekulasi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu)Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan menugaskan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk menghadiri Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia edisi Januari 2026.

Menkeu Purbaya menjelaskan, dirinya sebenarnya sempat berniat hadir langsung sendiri dalam RDG Januari 2026.

Namun untuk menghindari spekulasi publik dan tudingan intervensi pemerintah terhadap bank sentral yang belakangan mengemuka, ia memilih mengirim perwakilan.

“Besok Pak Suahasil akan datang ke sana. Dia milih rapat yang besok,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Menurut Purbaya, kehadiran Wamenkeu Suahasil dalam RDG bertujuan memantau langsung dinamika pembahasan kebijakan moneter.

Informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan fiskal pemerintah.

Baca Juga

Mengenal Astera Primanto Bhakti, Sekjen Baru Kemenkeu yang Dilantik Suahasil

Ia menilai, keterlibatan perwakilan pemerintah dalam rapat bank sentral dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai arah kebijakan moneter ke depan. Sehingga, koordinasi fiskal dan moneter dapat berjalan lebih selaras.

“Undang-undangnya boleh kan. Jadi untuk lebih menyinkronkan kebijakan fiskal-moneter, saya ingin lihat isi kepala orang moneter seperti apa, sehingga kebijakan kami bisa lebih searah,” tambahnya.

Sejak November 2025, Purbaya secara rutin mengutus perwakilan Kementerian Keuangan untuk menghadiri RDG BI, yakni Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara secara bergantian.

Ia menegaskan, kehadiran perwakilan Kemenkeu dalam RDG sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 43 ayat (1A), yang mengatur bahwa RDG dapat dihadiri oleh perwakilan pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo sebelumnya juga menegaskan bahwa kehadiran perwakilan pemerintah dalam RDG tidak melanggar aturan.

Menurutnya, partisipasi tersebut justru memberikan tambahan perspektif bagi bank sentral dalam merumuskan kebijakan.

Perry menilai, masukan dari pemerintah penting untuk membangun ekspektasi positif, terutama di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Dengan pola koordinasi yang semakin terbuka dan terstruktur, sinergi BI dan pemerintah diharapkan menghasilkan kebijakan moneter dan fiskal yang semakin kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. (ant/rpi)