Bulog Sebut Margin Fee 7% Bukan Keuntungan, Tapi Kompensasi Tugas Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Perum Bulog menyebut bahwa margin fee sebesar 7 persen yang diberikan Pemerintah bukan merupakan keuntungan perusahaan, melainkan kompensasi atas pelaksanaan penugasan negara di sektor pangan. Skema ini diklaim agar tugas strategis Pemerintah dapat dijalankan secara berkelanjutan, profesional, dan akuntabel.

Penugasan Pemerintah kepada Perum Bulog sebagai BUMN Pangan disebut memiliki landasan hukum yang kuat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta dipertegas dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Regulasi itu menyatakan bahwa setiap penugasan negara wajib disertai kompensasi atas biaya yang timbul.

Aturan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 angka 19 huruf H yang mengamanatkan pemberian kompensasi dan margin yang wajar atas penugasan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran gabah serta beras dalam negeri untuk Cadangan Beras Pemerintah.

Kebijakan ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang mengatur penugasan khusus untuk kepentingan umum dengan kewajiban negara menanggung biaya dan risiko agar kondisi keuangan BUMN tetap sehat.

Direktur Keuangan Perum Bulog Hendra Susanto menegaskan bahwa margin merupakan instrumen kebijakan negara, bukan laba usaha sebagaimana kegiatan komersial pada umumnya.

“Margin 7% ini bukan keuntungan Bulog. Ini adalah kompensasi yang diberikan negara agar penugasan strategis, seperti pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dan stabilisasi pangan, dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan tata kelola yang sehat,” ujar Hendra dalam keterangan resmi, Minggu (25/1/2026).

Baca Juga

SPBU Khusus Petani Pertama di Indonesia Diresmikan di Merauke, Perkuat Dukungan BBM Subsidi untuk Produksi Pangan Berkelanjutan

Dalam upaya memperkuat sistem pangan nasional, Pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 sebagai pelaksana amanat Pasal 127 UU Pangan.

Bapanas memiliki kewenangan menetapkan penugasan di bidang pangan melalui BUMN pangan, termasuk Bulog, serta mengatur kebijakan teknis terkait kompensasi dan margin penugasan.

Khusus untuk penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Bulog menjalankan tugas sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. Regulasi ini menegaskan bahwa seluruh biaya pelaksanaan CPP, termasuk margin berdasarkan prinsip kewajaran, menjadi tanggungan Pemerintah.

Melalui Rapat Koordinasi Terbatas pada 29 Desember 2025 dan 12 Januari 2026, Pemerintah menyepakati besaran margin penugasan sebesar 7 persen. Mekanisme pembayaran kompensasi dan margin tersebut ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional.