BSKDN Gandeng SKALA untuk Perkuat Pengukuran Dampak Kebijakan Pascaimplementasi, Dorong Evidence-Based Policy

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Program SKALA terus mempererat kerja sama strategis untuk memperkuat pengukuran dampak kebijakan pascaimplementasi di daerah.

Upaya ini dinilai penting agar kebijakan publik tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam kegiatan Mid-Term Review serta pembahasan dukungan utama kolaborasi BSKDN–SKALA tahun 2025 yang digelar di Command Center BSKDN, Selasa (27/1/2026).

Yusharto menekankan bahwa penguatan pengukuran dampak kebijakan menjadi fondasi utama penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ia menilai, kebijakan yang efektif tidak hanya selesai disusun dan dijalankan, tetapi juga dapat diukur dampaknya serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Utamanya kebijakan itu pada implementasinya benar-benar berdampak kepada masyarakat, maka dari itu evaluasi menjadi penting," ungkapnya, dikutip Rabu (28/1/2026).

Melalui kolaborasi ini, BSKDN dan SKALA mendorong penyusunan serta penerapan kerangka pengukuran dampak kebijakan pascaimplementasi sebagai dasar evaluasi dan advokasi kebijakan.

Kerangka tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas kebijakan sekaligus menjadi acuan dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.

Yusharto juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan SKALA diarahkan pada pengembangan dasbor kebijakan terintegrasi dengan memanfaatkan data resmi dan big data.

Validitas data akan diperkuat melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data.

Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, BSKDN dan SKALA turut melakukan sosialisasi panduan praktis penulisan policy brief layanan dasar.

Panduan tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset, asosiasi analis kebijakan, hingga sejumlah pemerintah daerah.

“Dalam pandangan kami, Policy brief ini menjadi penting, sebagai jembatan antara data, analisis, dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan layanan dasar masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, Yusharto menegaskan komitmen BSKDN untuk mendorong replikasi policy brief dan inovasi kebijakan dari daerah sasaran Program SKALA ke wilayah lain di luar cakupan program. Langkah ini diharapkan dapat memperluas penerapan praktik kebijakan yang telah terbukti efektif.

"Cakupan program harus terus diperluas ke daerah lainnya, agar praktik kebijakan yang berhasil dapat direplikasi dan memberikan dampak yang lebih luas," pungkasnya. (rpi)