Istana Masih Kunci Mulut soal Wamenkeu Baru, Masih Tunggu Proses Thomas Djiwandono di Deputi Gubernur BI

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah belum membuka tabir pengisian jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang ditinggalkan Thomas Djiwandono.

Proses seleksi masih berjalan seiring belum rampungnya tahapan pengisian posisi strategis di Bank Indonesia (BI), termasuk jabatan Deputi Gubernur.

Hal itu tercermin dari pernyataan pemerintah yang menegaskan bahwa waktu pengumuman dan jumlah Wamenkeu pengganti belum dapat dipastikan. Saat ditanya apakah pengisian jabatan akan dilakukan dalam waktu bersamaan, jawabannya masih normatif.

“Belum, belum. Kan belum selesai proses, proses Deputi apa, Gubernur BI-nya kan belum selesai,” ujar sumber pemerintah.

Soal kandidat yang masuk daftar pendek, pemerintah juga belum bersedia membuka nama.

“Tunggu dulu,” katanya singkat.

Baca Juga

Prabowo Perintahkan Karhutla Segera Diatasi, Istana Siapkan Modifikasi Cuaca

Ketika didesak mengenai skema pengisian jabatan—apakah akan diisi dua atau tiga Wakil Menteri Keuangan—jawabannya kembali menegaskan bahwa keputusan belum diambil.

“Belum, belum, belum. Belum. Nanti kan setelah proses itu kan nanti kita, Bapak Presiden pasti akan melakukan apa namanya, semacam kajian dan meminta pendapat tentunya dengan Menteri Keuangan mengenai pengisian kembali jabatan Wamenkeu yang tadinya diisi oleh Pak Thomas Djiwandono, yang sekarang akan bertugas di Bank Indonesia,” tutur dia.

Di tengah sikap pemerintah yang masih menahan informasi, nama mantan Deputi Gubernur BI, Juda Agung, justru mencuat kuat.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengonfirmasi bahwa Juda Agung menjadi salah satu kandidat potensial untuk mengisi posisi Wamenkeu II yang saat ini masih kosong. Meski demikian, Purbaya menegaskan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Nama Juda Agung menguat setelah dirinya resmi mengundurkan diri dari jabatan Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026.

Posisi yang ditinggalkannya kini telah diisi oleh Thomas Djiwandono, mantan Wakil Menteri Keuangan, usai mendapat persetujuan Komisi XI DPR RI dalam rapat musyawarah di Jakarta pada Senin malam (27/1/2026).

Pergantian posisi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia ini menandai dinamika baru di sektor keuangan nasional. Namun hingga kini, pemerintah masih memilih menunggu seluruh proses rampung sebelum menetapkan siapa sosok yang akan mengisi kursi panas Wakil Menteri Keuangan berikutnya. (agr/rpi)