Anindya Bakrie Ungkap Ancaman dan Peluang Transisi Energi: Menuju Net Zero Kita Butuh 100 Gigawatt Daya

Jakarta, tvOnenews.com — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, membeberkan besarnya tantangan sekaligus peluang strategis Indonesia dalam menghadapi transisi energi global, khususnya seiring lonjakan kebutuhan listrik akibat perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan pusat data (data center).

Dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Shangri-La Jakarta, Rabu (4/2/2026), Anindya menegaskan bahwa agenda pertumbuhan hijau Indonesia tidak terlepas dari kisah besar transisi energi yang kini menjadi medan persaingan global.

“Saya pikir ini juga merupakan kisah transisi energi. Saya pikir teman saya di sini dari LSE menyebutkan bahwa AI dan oleh karena itu pusat data (data center) adalah hal yang besar,” ujar Anindya.

Ia mengungkapkan, kebutuhan listrik untuk menopang perkembangan AI dan pusat data dalam beberapa dekade ke depan akan melonjak tajam, bahkan mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Kami memperkirakan bahwa dalam 25 hingga 35 tahun ke depan menuju Net Zero, kita membutuhkan sekitar 100 gigawatt daya untuk pusat data saja,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Anindya menilai langkah PT PLN (Persero) yang memulai program penambahan kapasitas pembangkit sebesar 75 gigawatt menjadi sinyal penting keseriusan Indonesia dalam transisi energi.

“Jadi, bahwa PLN sedang memulai program 75 gigawatt, di mana 75 persen di antaranya berasal dari energi terbarukan, adalah hal yang besar. Dan saya rasa kita sangat mendukung hal itu,” tegasnya.

Tak hanya itu, Anindya juga menyoroti kebutuhan energi dalam skala jauh lebih besar untuk mendukung hilirisasi mineral kritis dan pengembangan energi surya nasional. Ia memperkirakan kebutuhan energi surya Indonesia dalam jangka panjang mencapai ratusan gigawatt.

“Dan juga untuk beranjak dari ini, Anda tahu, hilirisasi mineral kritis jika saya melompat kembali, kita membutuhkan sekitar 500 gigawatt mungkin dalam 25 hingga 35 tahun ke depan untuk energi surya,” ungkap Anindya.

Menurutnya, ketersediaan sumber daya alam di dalam negeri, termasuk silika, membuka peluang industri yang sangat besar bagi Indonesia untuk masuk lebih dalam ke rantai pasok global energi bersih.

“Dan oleh karena itu, dengan silika yang dimiliki di dalam negeri, sumber daya alam juga, itu adalah peluang yang sangat, sangat besar bagi kita semua untuk memulainya,” ujarnya.

Anindya juga menempatkan transisi energi dalam kerangka geopolitik global. Ia menilai isu energi bersih kini menjadi ajang persaingan pengaruh antara negara-negara adidaya.

“Dan terakhir, dari sisi geopolitik, menurut saya ini adalah geopolitik dalam bentuk terbaiknya,” kata Anindya.

Ia mengungkapkan bahwa dalam berbagai forum internasional, seperti Davos, APEC, hingga G20, arah kepemimpinan global dalam transisi energi semakin terlihat jelas.

“Ketika Anda pergi ke forum internasional, entah itu Davos, entah itu dalam bilateral seperti APEC atau G20, Anda sudah bisa merasakan dari dua negara adidaya, negara adidaya mana yang benar-benar banyak bicara tentang transisi energi ini,” ujarnya.

Anindya menilai saat ini Tiongkok tampil lebih dominan dalam narasi dan implementasi transisi energi dibandingkan Amerika Serikat.

“Dan tentu saja dalam hal ini, di antara AS dan Tiongkok, saat ini adalah Tiongkok,” tegasnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya strategi Indonesia dalam memainkan peran geopolitik energi secara cermat, termasuk membuka kolaborasi pendanaan dari kawasan Timur Tengah.

“Jadi Indonesia harus berpikir sangat hati-hati bagaimana memainkan permainan ini, sementara di saat yang sama melibatkan orang-orang dari Timur Tengah untuk mendukung kita, misalnya dalam hal pendanaan,” ujarnya.

Di tengah besarnya kebutuhan investasi, Anindya menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Danantara, yang dinilainya krusial untuk menarik investor global.

“Nah, hal ini pada akhirnya ingin saya katakan, saya sangat mendukung inisiatif dari pemerintah dan Presiden dengan Danantara, karena inisiatif ini benar-benar menarik masuk (crowd in) para investor,” kata Anindya.

Ia menegaskan bahwa skema tersebut penting untuk menekan risiko investasi di sektor energi, mengingat kebutuhan pendanaan yang sangat besar.

“Dan setidaknya ini adalah cara untuk mengurangi risiko (de-risk) bagi banyak investor yang masuk karena kita butuh banyak uang,” pungkasnya.

Anindya menegaskan bahwa transisi energi bukan hanya agenda lingkungan, melainkan medan pertarungan ekonomi, teknologi, dan geopolitik yang akan menentukan posisi Indonesia dalam peta kekuatan global ke depan. (agr/rpi)