DPR Dorong Percepatan Kemandirian Industri Pertahanan, Pemerintah Diminta Tegakkan TKDN dan Transfer Teknologi

Jakarta, tvOnenews.com – Penguatan industri pertahanan dalam negeri kembali menjadi sorotan di tengah dinamika geopolitik global dan tuntutan kemandirian nasional. DPR RI menilai pemerintah memegang peran sentral dalam memastikan industri pertahanan tidak sekadar menjadi sektor belanja negara, tetapi tumbuh sebagai motor penguasaan teknologi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan posisi strategis Indonesia di kawasan.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan komitmen DPR bersama pemerintah untuk mendorong industri pertahanan nasional berkembang secara berkelanjutan.

“Komisi I DPR RI bersama pemerintah berkomitmen mendorong industri pertahanan dalam negeri agar tumbuh berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, dukungan anggaran yang konsisten, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, Indonesia diyakini mampu mewujudkan kemandirian pertahanan sekaligus memperkuat posisi strategis di kawasan,” ujar TB Hasanuddin, Kamis (12/2/2026).

Implementasi UU Industri Pertahanan Harus Konsisten

DPR menekankan pentingnya pelaksanaan disiplin terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Regulasi tersebut mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Menurut TB Hasanuddin, kebijakan ini harus dijalankan secara konsisten agar belanja pertahanan benar-benar berdampak pada penguatan kapasitas produksi nasional.

Baca Juga

DPR RI dan Pemerintah Sepakat Melanjutkan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Jadi UU

Selain itu, optimalisasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dinilai krusial untuk memperbesar nilai tambah di dalam negeri. DPR juga mendorong penyusunan roadmap jangka panjang industri pertahanan yang terintegrasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, BUMN, BUMS, lembaga riset, hingga perguruan tinggi.

“Setiap pengadaan alutsista harus dipastikan mengandung skema kerja sama yang membangun kapasitas industri nasional, baik melalui produksi bersama, transfer teknologi terukur, maupun peningkatan kemampuan desain dan rekayasa,” tegasnya.

BUMN Jadi Tulang Punggung, Swasta Perkuat Rantai Pasok

Dalam struktur industri pertahanan nasional, BUMN diposisikan sebagai tulang punggung produksi alutsista strategis. Beberapa perusahaan negara yang terus meningkatkan kapasitasnya antara lain:

• PT Pindad

• PT PAL Indonesia

• PT Dirgantara Indonesia

Ketiganya memproduksi berbagai alutsista mulai dari kendaraan taktis, kapal perang, hingga pesawat CN-235 dan NC-212.

Namun demikian, DPR menilai peran Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) semakin strategis dalam memperkuat rantai pasok, khususnya pada penyediaan komponen, teknologi presisi, dan inovasi.