Banyak Perusahaan Nakal Langgar THR, DPR Desak Pemerintah Bertindak Tegas

Perusahaan yang melanggar bisa dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Namun, Romy menilai sanksi itu tak akan berarti jika pengawasan tak berjalan.

“Jika pelanggaran terus terjadi dari tahun ke tahun, artinya ada yang tidak berjalan dalam sistem pengawasan kita. Pemerintah harus memastikan bahwa hak pekerja terlindungi, dan perusahaan yang melanggar benar-benar merasakan konsekuensinya,” pungkasnya. (rpi/rpi)