Kolaborasi Lintas Sektor, BPJS Ketenagakerjaan dan DJP Jakarta Barat Perketat Pengawasan Pajak dan Iuran Perusahaan

Jakarta, tvOnenews.com – BPJS Ketenagakerjaan bersama Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat mempererat kolaborasi dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak dan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sinergi ini ditujukan untuk meningkatkan disiplin pemberi kerja sekaligus memperluas perlindungan bagi tenaga kerja.

Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam audiensi antara jajaran BPJS Ketenagakerjaan dan Kanwil DJP Jakarta Barat pada Selasa (3/3/2026).

Pertemuan ini dihadiri Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Swartoko, Deputi Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Dery Mardona beserta jajaran, serta Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar.

Audiensi ini merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara DJP dan BPJS Ketenagakerjaan yang diteken pada 13 Agustus 2025. Melalui kesepakatan tersebut, kedua institusi sepakat memperkuat koordinasi pengawasan serta mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi.

Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah peluang kolaborasi, seperti pertukaran data, sosialisasi bersama kepada pemberi kerja, serta kunjungan bersama ke perusahaan. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan secara bersamaan.

Baca Juga

Transformasi Layanan Digital: Kelola Pajak, Dokumen, hingga Pendanaan dalam Satu Wadah

Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Swartoko, menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperkuat kepatuhan regulasi.

“Kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan kepatuhan pemberi kerja, baik dalam pembayaran pajak maupun iuran jaminan sosial. Hal ini penting untuk memastikan pekerja mendapatkan perlindungan yang layak,” ujar Swartoko.

Ia menambahkan, integrasi data dan koordinasi yang lebih solid dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mendorong perusahaan lebih tertib menjalankan kewajiban. Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas kepesertaan dalam program jaminan sosial, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan pensiun.

Melalui kolaborasi tersebut, pekerja yang belum didaftarkan atau belum dilaporkan oleh perusahaan diharapkan segera masuk dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan agar haknya terlindungi secara optimal.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat, Farid Bachtiar, menyambut positif penguatan sinergi ini. Ia menilai kolaborasi lintas sektor penting untuk membangun ekosistem kepatuhan yang lebih kuat di bidang pajak dan ketenagakerjaan.

“Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio, memperluas perlindungan sosial tenaga kerja, serta menumbuhkan kesadaran pemberi kerja terhadap kewajiban perpajakan dan jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelas Farid.

Menurutnya, ruang lingkup kerja sama mencakup pertukaran dan pemanfaatan data, pengawasan bersama, hingga edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak serta pemberi kerja.

Sebagai implementasi awal, kedua lembaga telah menjalankan proyek percontohan kunjungan bersama ke sejumlah wajib pajak yang juga berstatus pemberi kerja. Kanwil DJP Jakarta Barat ditetapkan sebagai lokasi pilot project dengan melibatkan Account Representative DJP dan petugas BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan ini menyasar wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Dua Jakarta Barat. Evaluasi menunjukkan program tersebut berdampak positif, antara lain meningkatkan wibawa institusi di mata pelaku usaha serta memberi efek jera bagi wajib pajak yang belum patuh.

Pendekatan ini juga dinilai lebih efisien bagi perusahaan karena pemeriksaan dapat dilakukan sekaligus untuk dua kewajiban, yakni pajak dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. (rpi)