Konflik Global Bisa Ganggu Energi dan Pangan, Wamen HAM Soroti Dampaknya bagi Dunia Usaha

Ia juga menyoroti bahwa konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia berpotensi memberikan dampak luas terhadap stabilitas energi dan pangan global.

“Konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi berdampak langsung pada distribusi energi dan pangan dunia, khususnya jika jalur strategis seperti Selat Hormuz terdampak. Jika itu terjadi, dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia,” tambah Mugiyanto.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan HAM Kementerian HAM, Siti Fajar Ningrum, menegaskan bahwa dinamika global tersebut semakin memperlihatkan bahwa stabilitas internasional merupakan prasyarat penting bagi kerja sama di bidang perlindungan HAM.

“Ketika agenda internasional terkait HAM dapat terganggu akibat situasi geopolitik, kita semakin menyadari bahwa stabilitas global merupakan prasyarat penting bagi perlindungan hak asasi manusia dan kerja sama internasional,” ujar Siti Fajar.

Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh perwakilan 33 Kantor Wilayah Kementerian HAM, pelaku usaha dari berbagai sektor, serta pemangku kepentingan lainnya, dengan total peserta sekitar 188 orang.

Dalam diskusi panel kegiatan tersebut, Poppy Zeidra, Ketua Komite Tetap Kemitraan Strategis Hukum dan HAM KADIN Indonesia, menekankan bahwa kepatuhan HAM perlu dipahami sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dunia usaha.

Baca Juga

Rencana Tim Asesor Aktivis HAM Diprotes, Amnesty: Negara Tak Berhak Tentukan Pembela HAM

“Dalam konteks ekonomi global saat ini, kepatuhan HAM bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga menjadi bagian dari reputasi dan keberlanjutan perusahaan. Implementasi Human Rights Due Diligence justru dapat memperkuat kepercayaan investor dan memperluas akses pasar global bagi pelaku usaha Indonesia,” ujarnya.

Sementara itu, Penta Peturun, praktisi di bidang ketenagakerjaan, menyoroti pentingnya perlindungan hak pekerja sebagai bagian dari implementasi HAM dalam dunia usaha.

Di sisi lain, Patricia Rinwigati, Direktur Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menegaskan bahwa praktik bisnis yang menghormati HAM kini menjadi standar global yang semakin menguat.

Melalui kegiatan ini, Kementerian HAM berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem bisnis yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan. (rpi)