Isu Kelangkaan BBM Picu Keresahan Publik, DIR Bongkar Fakta soal Memanasnya Persepsi yang Jadi Pemantik

Jakarta, tvOnenews.com - Lembaga analisis big data Deep Intelligence Research (DIR), baru saja merilis laporan mengenai isu polemik bahan bakar minyak (BBM) yang belakangan ini ramai.

Hasil riset DIR mengungkap bahwa isu kelangkaan BBM ini lebih banyak dipicu oleh memanasnya persepsi publik ketimbang kondisi riil di lapangan. 

Kebanyakan, kekhawatiran masyarakat justru muncul akibat arus informasi dan narasi di media sosial, bukan karena kelangkaan stok.

Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research (DIR), Neni Nur Hayati, menyatakan bahwa isu BBM memiliki sensitivitas tinggi dan dapat dengan cepat memicu keresahan sosial jika tidak dikelola  dan dikontrol dengan tepat.

“Isu BBM adalah pemantik tercepat keresahan sosial di Indonesia. Melalui Big Data, kita dapat mendeteksi lonjakan emosi negatif (Anger & Fear) sebelum mereka bermanifestasi menjadi aksi massa atau panic buying,” ujar Neni dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/4/2026).

Riset DIR mencatat, keresahan publik sering kali dipicu oleh persepsi kelangkaan yang menyebar luas di ruang digital.

Baca Juga

Pengaturan Suplai dan Distribusi Jaga Kelancaran Pasokan BBM di Malang

Narasi tersebut berkembang melalui rumor hingga hoaks yang memperkuat kekhawatiran masyarakat.

“Seringkali, keresahan publik bukan disebabkan oleh kelangkaan stok fisik, melainkan oleh persepsi kelangkaan yang tersebar di media sosial,” kata dia.

Dalam periode 14 Maret hingga 1 April 2026, isu BBM mengalami lonjakan perhatian signifikan, terutama menjelang akhir Maret.

Peningkatan ini dipicu oleh dinamika global seperti konflik di Timur Tengah dan isu penutupan Selat Hormuz, serta momentum mudik Lebaran.

DIR mencatat, volume percakapan terkait BBM mencapai 194.419 diskusi di media sosial, dengan jangkauan audiens menembus lebih dari 910 juta dan tingkat interaksi mencapai 302 juta.

Angka ini menunjukkan bahwa isu BBM memiliki daya tarik tinggi dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Meski demikian, pemberitaan media cenderung didominasi sentimen positif yang menyoroti upaya pemerintah dan Pertamina dalam menjaga stabilitas pasokan serta memastikan distribusi berjalan lancar.

Pernyataan pemerintah terkait tidak adanya kenaikan harga BBM juga turut memperkuat persepsi stabilitas.

Di sisi lain, sentimen negatif tetap muncul dan bahkan meningkat menjelang akhir periode pengamatan.

Kekhawatiran publik terutama berkaitan dengan potensi kenaikan harga, ancaman kelangkaan, serta dampak situasi global terhadap energi nasional.

DIR juga menemukan bahwa emosi publik didominasi oleh fase “anticipation” atau kewaspadaan. Kondisi ini menunjukkan masyarakat sangat aktif memantau perkembangan isu dan bersiap menghadapi kemungkinan perubahan.

“Emosi ‘anticipation’ yang terlalu tinggi seringkali menjadi pemicu panic buying,” ujar Neni.

Selain itu, munculnya kata kunci seperti “kenaikan”, “krisis”, dan “penghematan” mencerminkan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap tekanan energi.

Sementara itu, narasi global seperti konflik geopolitik dan kebijakan adaptif seperti work from home (WFH) turut memengaruhi arah percakapan publik.

DIR menilai, kondisi ini perlu direspons dengan strategi komunikasi yang tepat. Pemerintah didorong untuk mengalihkan fokus narasi dari isu global yang memicu kecemasan ke kesiapan layanan domestik agar mampu meredam kekhawatiran masyarakat.

“Pemerintah perlu membaca dan mengetahui situasi percakapan di ruang publik agar dalam menyampaikan komunikasi dan informasi berbasis data akurat, hati-hati, mengedepankan etika dan kepekaan rakyat di tengah situasi yang penuh dengan tantangan serta tingginya ketidakpastian,” kata Neni.

DIR juga merekomendasikan pemanfaatan narasi WFH sebagai kampanye hemat energi yang bersifat persuasif guna menekan konsumsi BBM pada periode puncak.

Laporan DIR menyimpulkan, bahwa pengelolaan komunikasi publik menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas isu BBM.

Maka, guna mengontrol persepsi negatif yang berpotensi berkembang menjadi kepanikan massal meski kondisi pasokan tetap aman, pemerintah perlu strategi komunikasi yang tepat. (rpi)