Lonjakan Harga Minyak Dunia di Tengah Gejolak Global, DPR Dorong Pemerintah Ambil Langkah Penyesuaian Harga BBM

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga mendorong agar pemerintah menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak global yang meningkatkan harga minyak dunia.

Lamhot menjelaskan, saat ini harga minyak dunia melonjak hingga 140 dolar AS per barel. Padahal asumsi dalam APBN hanyalah 70 dolar AS.

Ia khawatir jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM akan mempengaruhi kondisi fiskal ke depannya.

"Ini bukan situasi normal, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat dan terukur," kata Lamhot, dikutip Sabtu (4/4/2026).

Adapun harga minyak dunia kali ini melonjak dua kali lipat dari asumsi Indonesian Crude Price (ICP) yang menjadi perhitungan APBN 2026.

Lamhot menilai, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel bisa menambah beban PBN hingga Rp6 triliun. Lonjakan harga yang terjadi bisa meningkatkan tekanan hingga ratusan triliun rupiah.

Baca Juga

Operasi SAR Korban KM Virgo Diperpanjang Basarnas Tujuh Hari, 71 Orang Masih Hilang

Kenaikan harga minyak yang tengah terjadi adalah dampak dari konflik di Asia Barat, antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Perang ini mengakibatkan terhambatnya distribusi minyak di Selat Hormuz.

Menurutnya, harga BBM yang disesuaikan adalah kebijakan strategis, bukan sekadar kenaikan harga.

"Penyesuaian harga BBM ini jika dilakukan oleh pemerintah adalah bagian dari upaya menopang beban APBN yang semakin berat. Ini bukan kebijakan populis, tapi kebijakan realistis untuk menjaga stabilitas fiskal negara," ujarnya.

Jika penyesuaian tidak dilakukan, ia mengatakan akan menimbulkan beban subsidi meningkat tajam. Dikhawatirkan hal ini akan melemahkan ketahanan fiskal nasional.

"Pemerintah tidak sedang menaikkan harga semata, tetapi melakukan penyesuaian agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah tekanan eksternal yang sangat kuat," tuturnya menambahkan.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar penyesuaian harga diiringi degan mitigasi dampak. Masyarakat kecil harus dilindungi meski ada penyesuaian harga BBM. (ant/iwh)