WIKA Rugi Rp1,8 Triliun per Tahun, Danantara Siapkan ‘Exit Strategy’ dari Proyek Kereta Cepat

Jakarta, tvOnenews.com — Proyek strategis Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan setelah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) mengungkap kerugian jumbo yang terus membebani kinerja keuangannya.

Perusahaan pelat merah itu tercatat merugi hingga Rp1,7–1,8 triliun setiap tahun akibat keterlibatannya dalam proyek tersebut.

Kerugian itu berasal dari partisipasi WIKA dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola kereta cepat Whoosh. Beban finansial yang berulang ini kini mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah besar, menarik WIKA keluar dari proyek.

COO BPI Danantara Dony Oskaria menegaskan, bahwa ke depan WIKA tidak akan lagi dilibatkan dalam bisnis perkeretaapian karena dinilai tidak sejalan dengan kompetensi utamanya sebagai kontraktor.

“Ya, itu salah satu contoh. Jadi kan yang lama kita bereskan. Jadi, mereka tidak akan lagi terlibat dalam kereta api, karena kan tidak inline dengan bisnisnya mereka kan,” ungkap Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Meski demikian, proses pelepasan tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah dan Danantara tengah menyusun skema penyelesaian bertahap agar seluruh persoalan bisa dituntaskan tanpa menimbulkan risiko baru.

Baca Juga

Media Internasional Puji Transformasi BUMN, Sebut Pemimpin Barat Harus Belajar dari Prabowo

“Tapi memang penyelesaian itu kan seperti apa, satu per satu, ya. Ini kita bereskan semuanya, kita rapikan. Kita maunya semua yang kita kerjakan itu harus benar-benar tuntas. Nanti lihat ya, ini menyelesaikan tahap ini juga harus tuntas,” ujar Dony.

Saat ini, WIKA merupakan bagian dari konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), bersama sejumlah BUMN lain seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Jasa Marga, dan PT Perkebunan Nusantara I yang secara kolektif memegang saham mayoritas di KCIC.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengakui, kerugian tahunan tersebut menjadi beban berat bagi perusahaan dan menghambat upaya pencapaian laba.

“Porsi kita itu setiap tahun membukukan kerugian yang memang cukup besar, kalau tahun lalu, kalau tahun 2025 kalau nggak salah Rp1,7 triliun atau Rp1,8 triliun membukukan kerugian hampir setiap tahun segitu,” ujar Agung.

WIKA sendiri sebenarnya telah lama ingin melepas investasi di proyek kereta cepat. Namun, keterlibatan perusahaan dalam proyek ini diatur dalam kebijakan pemerintah, sehingga proses divestasi tidak bisa dilakukan secara sepihak.

“Sehingga tidak mudah buat kita untuk bisa melepas aset kereta cepat. Sehingga yang bisa kita lakukan, ya kita minta pemerintah ataupun Danantara sebisa mungkin WIKA yang memang kondisinya sebenarnya kontraktor untuk tidak masuk ke situ, ya. Tetapi ini tentu menjadi apa namanya domaindnya daripada government atau Danantara,” jelas Agung.

Kondisi ini mempertegas urgensi restrukturisasi BUMN dalam proyek-proyek besar nasional. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan menyeimbangkan antara keberlanjutan proyek strategis dan kesehatan keuangan perusahaan negara.

Dengan kerugian yang terus berulang dan tekanan untuk efisiensi, langkah “bersih-bersih” BUMN yang disiapkan Danantara menjadi titik krusial dalam menentukan masa depan proyek kereta cepat, apakah tetap menjadi kebanggaan nasional atau justru beban finansial jangka panjang. (agr/rpi)