Potensi Perbatasan Laut Perlu Didongkrak secara Terintegrasi, BNPP RI Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
- Dok. BNPP
Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memperkuat perannya sebagai koordinator pengelolaan wilayah perbatasan dengan mendorong sinergi lintas sektor dalam pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut.
Komitmen ini ditegaskan dalam Forum Pengelolaan Potensi Unggulan Kawasan Perbatasan Laut yang digelar di Yogyakarta, pada Rabu (8/4/2026).
Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, yang mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, mengatakan forum ini menjadi sarana strategis untuk menyatukan langkah para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut, baik di sektor kelautan, perikanan, maupun sektor lainnya.
“Forum ini kami rancang untuk memfasilitasi pengembangan potensi unggulan kawasan perbatasan laut secara terintegrasi. Tidak hanya berbicara soal sumber daya laut dan perikanan, tetapi juga bagaimana potensi tersebut dikelola secara kolaboratif agar berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yedi Rahmat, dikutip Kamis (9/4/2026).
Ia menekankan, BNPP RI memiliki posisi penting dalam memastikan pengelolaan kawasan perbatasan selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Optimalisasi potensi di wilayah perbatasan laut, lanjutnya, perlu dilakukan melalui pendekatan lintas sektor dan wilayah agar memberikan dampak berkelanjutan.
Forum ini menghadirkan narasumber dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang memaparkan berbagai peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan potensi unggulan di kawasan perbatasan laut.
Dari sektor pariwisata, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Yusuf Hartanto, menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata laut dan kawasan perbatasan menjadi salah satu prioritas utama Kementerian Pariwisata pada periode 2025–2026.
“Pariwisata berkualitas menjadi program unggulan Kementerian Pariwisata. Salah satu fokusnya adalah peningkatan keselamatan berwisata, baik di wilayah laut maupun darat, termasuk di kawasan perbatasan yang memiliki potensi sangat besar,” jelas Yusuf.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program upskilling dan reskilling untuk mendukung kesiapan dan profesionalitas pengelolaan destinasi wisata.
Selain itu, pengembangan desa wisata serta percepatan transformasi digital melalui konsep Tourist 5.0 dinilai menjadi kebutuhan.
Yusuf menyebut, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan sejumlah platform digital seperti Sistem Informasi Kepariwisataan Nasional (Sisparnas) dan Jejaring Desa Wisata (Jadesta) yang dapat dimanfaatkan oleh daerah perbatasan untuk memperluas promosi dan jaringan.
Dari sisi daerah, Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Nunukan, Yance, mengungkapkan potensi wisata laut di wilayah perbatasan, khususnya Pulau Sebatik.
Ia menyoroti sejumlah destinasi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Pantai Batu Lamampu dan Karang Unarang, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata minat khusus.
“Karang Unarang sebenarnya memiliki potensi wisata mancing yang kuat. Di sana sudah ada bagan yang sekaligus menjadi pilar keamanan. Ini bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata, tentu dengan dukungan infrastruktur dan perencanaan yang matang,” kata Yance.
Ia juga menambahkan perlunya pengembangan potensi alam di wilayah Krayan yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI, Ismawan Harijono, menilai pengembangan pariwisata di kawasan perbatasan harus didukung kolaborasi lintas kegiatan, termasuk penyelenggaraan event dan pameran berskala nasional maupun internasional.
“PLBN memiliki potensi besar sebagai simpul kegiatan. Di PLBN Badau, misalnya, potensi ikan arwana bisa dikembangkan menjadi event pariwisata tematik yang menarik wisatawan mancanegara,” ujarnya.
Dari sektor perdagangan, perwakilan Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pelaku usaha di wilayah perbatasan dapat dilakukan melalui pelatihan ekspor-impor, baik secara daring maupun melalui pusat pelatihan khusus.
Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi produk, seperti sertifikat sanitari, fitosanitari, dan halal, agar UMKM di perbatasan mampu menembus pasar ekspor.
Di sektor kelautan dan perikanan, Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan melalui Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Informasi Kenelayanan, Ilham, menyebut pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan perbatasan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Ia memaparkan keberhasilan di Kampung Nelayan Merah Putih Samber Binyeri, di mana pendapatan nelayan meningkat hingga 78 persen, seiring dengan kenaikan produksi dan penjualan ikan.
“Peningkatan ini tidak lepas dari dukungan infrastruktur seperti pabrik es dan cold storage, yang memungkinkan nelayan melaut lebih lama dan menjaga kualitas hasil tangkapan,” jelas Ilham.
Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas SDM nelayan, akses pembiayaan, serta infrastruktur pendukung.
Karena itu, program KNMP membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat, dengan BNPP RI sebagai mitra strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan.
Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan laut. Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan masyarakat, BNPP RI optimistis potensi unggulan kawasan perbatasan laut dapat dioptimalkan secara berkelanjutan sebagai motor pertumbuhan ekonomi sekaligus penguat kesejahteraan masyarakat di beranda depan negara. (rpi)
Load more