Gelar FGD Penguatan SJSN, BPJS Ketenagakerjaan dan DJSN Kolaborasi untuk Lindungi Pekerja Rentan

Jakarta, tvOenews.com - BPJS Ketenagakerjaan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), kementerian dan lembaga terkait, serta perwakilan serikat pekerja memperkuat kolaborasi dalam forum Focus Group Discussion (FGD).

Forum bertema “Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Perwujudan Hak Konstitusional Pekerja Rentan melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan” ini menjadi momentum strategis untuk mempertegas komitmen menghadirkan perlindungan bagi pekerja rentan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Kegiatan yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional tersebut dilatarbelakangi masih terbatasnya cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Padahal, konstitusi mengamanatkan negara untuk melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu.

Jika skema PBI selama ini lebih luas diterapkan pada jaminan kesehatan, forum ini menekankan perlunya percepatan agar perlindungan serupa juga menjangkau sektor ketenagakerjaan secara lebih inklusif, terstruktur, dan berkelanjutan.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, menilai penguatan PBI jaminan sosial ketenagakerjaan membutuhkan sinergi lintas pihak, baik dari sisi regulasi, data, maupun pembiayaan.

“FGD ini menunjukkan adanya semangat kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak untuk memastikan pekerja rentan mendapatkan perlindungan," ujar Agung dikutip Rabu (6/5/2026).

Baca Juga

BPJS Ketenagakerjaan Wujudkan Nyata Value Beyond Protection, PEKA Bangkitkan Kemandirian Ahli Waris di Sumsel

"BPJS Ketenagakerjaan memandang skema PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) perlu dibangun secara terintegrasi, berbasis data yang akurat, dan didukung pembiayaan yang berkelanjutan agar negara benar-benar hadir melindungi pekerja rentan,” jelasnya.

Ia menambahkan, perluasan perlindungan tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, kementerian, dan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi PBI Jamsosnaker tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi kelompok rentan.

Pelaksana Harian Ketua DJSN, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa perlindungan pekerja rentan merupakan bagian penting dari penguatan sistem jaminan sosial nasional.

“Satu, implementasi PBI sebagaimana amanat undang-undang 1945 maupun undang-undang SJSN, PBI di Indonesia baru berlaku atau fokus pada Jaminan Kesehatan Nasional, yang kedua, karena  masih fokus pada jaminan kesehatan nasional maka para pekerja/buruh yang harusnya tercover dalam Jamsosnaker terkhusus para pekerja buruh kelompok miskin dan rentan, belum terlembagakan secara sistemik tercover dalam PBI, padahal jika dilihat risikonya, risiko sosial ekonomi terbesar justru ada di pekerja rentan,” ucap Indah Anggoro Putri.

Ia juga menekankan perlunya desain kebijakan yang matang, penguatan regulasi, serta implementasi yang terukur agar transformasi kebijakan PBI Jamsosnaker dapat berjalan bertahap dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN, Royanto Purba, menilai skema PBI jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai langkah strategis untuk memperluas perlindungan sekaligus memperkuat sistem jaminan sosial.

Ia mendorong percepatan regulasi, pembaruan kajian, serta pembentukan kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga.

Dalam forum tersebut, seluruh peserta sepakat bahwa peran negara dalam melindungi pekerja rentan perlu diwujudkan melalui skema PBI Jamsosnaker.

Kesepahaman ini tercermin dari dorongan memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas dan interoperabilitas data, mengoptimalkan dukungan pembiayaan dari APBN dan APBD, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Dukungan juga datang dari serikat pekerja yang turut hadir dalam FGD. Mereka menyampaikan petisi yang mendorong pemerintah segera memperluas cakupan PBI bagi pekerja rentan yang belum terlindungi, meningkatkan koordinasi antar kementerian agar kepesertaan lebih tepat sasaran, serta meminta pemerintah daerah aktif mendaftarkan pekerja rentan melalui program bantuan iuran.

Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja rentan menjadi agenda bersama yang didorong secara kolaboratif oleh pemerintah dan gerakan pekerja. (rpi)