Menkeu Purbaya Pastikan Utang Pemerintah RI Masih Aman, Rasio Baru 40,75 Persen dari PDB

Selain itu, pemerintah juga mengklaim tetap menjaga tata kelola pembiayaan agar indikator utang berada pada level aman.

Kementerian Keuangan menyebut pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan kondisi pasar keuangan dan likuiditas pemerintah.

“Pembiayaan APBN dikelola secara bijak dan terukur serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan tetap memperhatikan dinamika pasar keuangan,” demikian penjelasan pemerintah.

Realisasi Pembiayaan APBN Capai Rp257,4 Triliun

Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp257,4 triliun.

Nilai tersebut terdiri atas:

Baca Juga

Cadangan Devisa Indonesia Oktober 2026 Tembus US$146,8 Miliar, BI Ungkap Faktor Penopang Rupiah

• Pembiayaan utang: Rp258,7 triliun

• Pembiayaan non-utang: Rp1,3 triliun

Pemerintah berharap strategi pembiayaan tersebut dapat menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan pasar keuangan internasional.

Utang Negara Jadi Sorotan Publik

Meski pemerintah memastikan posisi utang masih aman, besarnya nilai utang negara tetap menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir.

Apalagi, angka utang pemerintah kini mendekati Rp10 ribu triliun seiring kebutuhan pembiayaan pembangunan dan defisit anggaran.

Namun, pemerintah menegaskan ukuran utama dalam melihat kesehatan fiskal bukan hanya nominal utang, melainkan rasio terhadap PDB dan kemampuan negara dalam membayar kewajiban utang tersebut.

Selama rasio utang tetap terkendali dan berada di bawah batas aman, pemerintah menilai kondisi fiskal Indonesia masih relatif stabil. (ant/nsp)