Rekrutmen Koperasi Desa Membludak, Menkeu Pastikan Gaji Pengelola KDMP Aman dan Tak Menambah Defisit APBN

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran gaji bagi manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan menambah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (11/5/2026), Menkeu Purbaya menjelaskan pembayaran gaji manajer KDMP akan dilakukan secara bertahap. Pada dua tahun pertama, sumber pendanaan akan berasal dari APBN.

Meski demikian, ia menegaskan dana tersebut tidak berasal dari tambahan alokasi anggaran baru, melainkan dari pos anggaran yang sebelumnya sudah tersedia.

“Kita akhirnya harus bayar selama dua tahun. Itu sebagian dari dana Kopdesnya belum dipakai. Kami masukin situ dulu. Jadi, nggak ada tambahan baru ke APBN, nggak ada tambahan defisit baru. Karena sudah dialokasikan di situ,” ujar Purbaya.

Selain itu, plafon pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebesar Rp40 triliun untuk mendukung program KDMP disebut masih belum terserap sepenuhnya.

Menurut Purbaya, ruang pembiayaan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan awal operasional KDMP.

Baca Juga

Pajak Marketplace Mundur ke November 2026, DJP Sebut Uang Pedagang Online yang Sudah Dipungut akan Dikembalikan

“Pembiayaan Himbara itu kan cicilannya Rp40 triliun, berarti belum dipakai semua kan, akan di situ mungkin dipakai,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan APBN sebagai sumber pembiayaan gaji pegawai KDMP pada tahap awal operasional.

Skema tersebut dirancang sebagai jembatan operasional koperasi sebelum mampu memperoleh pendapatan secara mandiri.

“Untuk dua tahun pertama, itu akan diupayakan dari APBN,” ujar Askolani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Sementara itu, proses rekrutmen manajer KDMP saat ini masih berlangsung melalui panitia seleksi nasional (Panselnas) yang melibatkan sejumlah lembaga.

Koordinasi utama rekrutmen berada di bawah Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), sedangkan pelaksanaan teknis seleksi dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Tahapan seleksi kini memasuki tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026. Sebanyak 483.648 pelamar dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti tahapan tersebut.

Pemerintah menjadwalkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 7 Juni 2026.

Peserta yang lolos nantinya akan menjalani pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad), serta pembekalan manajerial dan kompetensi bidang sebagai bagian dari persiapan sumber daya manusia pengelola koperasi desa.