Purbaya Bongkar Alasan Kembali Dukung Mobil Listrik, Perang Timur Tengah Diprediksi Panjang dan BBM Bisa Jadi Bom APBN

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah serius menggeber insentif kendaraan listrik di tengah ancaman lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah yang diperkirakan berlangsung lebih lama dari prediksi awal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan memperkirakan ketegangan geopolitik baru berpotensi mereda paling cepat pada September 2026.

Situasi tersebut menjadi alarm bagi pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak impor yang terus membebani APBN. Salah satu langkah yang kini mulai dimatangkan ialah pemberian insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

Purbaya mengungkapkan, pembahasan insentif kendaraan listrik kini sedang digodok bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian.

Meski belum membeberkan skema detailnya, ia mengakui keputusan itu lahir setelah melihat langsung perkembangan geopolitik global saat kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada April lalu.

“Setelah saya ke Amerika, saya pelajari cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran, itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang. Dan pasti akan ditolak oleh Iran,” ungkap dia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga

Jurus Purbaya Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen di 2027, Ini Strateginya

Menurutnya, pola negosiasi tersebut justru memperbesar kemungkinan konflik berlangsung berkepanjangan. Dampaknya langsung terasa pada tekanan harga minyak dunia dan beban subsidi energi pemerintah.

“Hitungan saya, kelihatannya perangnya masih panjang. Artinya konsumsi BBM kita juga masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik, itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan kan?” ungkap Purbaya.

Perubahan sikap pemerintah terhadap kendaraan listrik pun disebut bukan tanpa alasan. Bendahara negara itu mengaku sebelumnya sempat enggan menggelontorkan subsidi untuk mobil listrik karena berharap tensi geopolitik cepat mereda.

Namun kalkulasi fiskal berubah setelah ancaman perang dinilai berpotensi berkepanjangan.

Tak hanya untuk mengurangi impor BBM, insentif kendaraan listrik juga diarahkan untuk menyerap kelebihan pasokan listrik nasional yang selama ini menjadi beban keuangan negara.

Purbaya menyinggung adanya skema kontrak take or pay dengan produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), yang membuat pemerintah tetap harus membayar listrik meski tidak terserap masyarakat.