Bahlil Buka Suara soal Wacana Pembentukan Bursa Mineral RI

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal wacana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis di Indonesia.

Bahlil menyampaikan, pemerintah saat ini masih mengkaji berbagai aspek sebelum rencana tersebut dapat direalisasikan.

Kementerian ESDM sampai sekarang juga belum melakukan pembahasan secara rinci mengenai pembentukan bursa mineral. Bahlil menyebut, pemerintah masih menyusun formulasi yang tepat agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif apabila diterapkan.

"Kita belum melakukan pembahasan detil menyangkut bursa mineral. Lagi mencari-mencari formulasi," kata Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Karena itu, ia menegaskan bahwa pembentukan bursa mineral belum menjadi agenda yang akan direalisasikan dalam waktu dekat.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibahas lebih mendalam sebelum pemerintah mengambil langkah lanjutan.

Baca Juga

Wakili Bahlil Lahadalia, Eks Menpora Resmi Tutup Munas ke-X AMPI

"Saya pikir itu belum belum arah ke sanalah ya, nanti kita akan bahas," ujarnya.

Wacana pembentukan bursa mineral nasional sebelumnya juga sempat disampaikan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Gagasan tersebut muncul karena banyak komoditas unggulan Indonesia masih mengacu pada harga yang terbentuk di bursa luar negeri, meskipun Indonesia merupakan salah satu produsen utama komoditas tersebut.

Melalui pembentukan bursa mineral domestik, pemerintah berharap dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis di pasar global.

Dalam rencana yang pernah disampaikan sebelumnya, bursa mineral akan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan tersebut sejalan dengan perluasan kewenangan OJK yang diatur dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Regulasi tersebut memberikan tugas tambahan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan bursa mineral serta perdagangan komoditas strategis lainnya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut, struktur pengawasan di OJK juga direncanakan akan diperkuat. Nantinya, akan ada pejabat khusus yang bertanggung jawab mengawasi operasional bursa mineral dan transaksi komoditas strategis.

Meski demikian, pemerintah masih memerlukan pembahasan lebih lanjut guna memastikan model bursa yang akan dibangun mampu mendukung kepentingan nasional, meningkatkan transparansi perdagangan, serta memperkuat daya saing komoditas Indonesia di pasar internasional. (VIVA)