Zulhas Bongkar Pemborosan Rp12 Triliun di MBG, Titik Dapur Bengkak Ribuan dari Rencana Awal

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah menemukan indikasi pembengkakan besar dalam penetapan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran hingga Rp12 triliun per tahun.

Temuan tersebut menjadi salah satu alasan utama pemerintah melakukan penataan ulang tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, secara substansi program MBG merupakan kebijakan strategis yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah persoalan yang membutuhkan pembenahan menyeluruh.

“Program MBG kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, tetapi dalam melaksanakannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini,” kata Zulhas di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Menurut Zulhas, salah satu persoalan paling menonjol adalah dugaan praktik jual beli titik SPPG yang menyebabkan jumlah lokasi dapur MBG melonjak jauh di atas perencanaan awal.

Baca Juga

Purbaya Ungkap MBG Sudah Habiskan Rp101,1 Triliun untuk Layani 63,13 Juta Penerima, Ini Rinciannya

“Pertama, misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” ujarnya.

Data yang disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menunjukkan tambahan ribuan titik tersebut berpotensi menimbulkan beban anggaran yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan pemerintah, setiap titik membutuhkan biaya operasional sekitar Rp6 juta per bulan.

“Ya, laporan Bu Nanik tadi barusan. Kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu 1 bulan. Maka 1 bulan ada pengeluaran lebih 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun berapa itu, 12 triliun. Nah, ini yang yang, maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” kata Zulhas.

Selain persoalan pembengkakan titik secara umum, pemerintah juga menemukan kejanggalan dalam penetapan lokasi SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kawasan yang semula dipetakan membutuhkan sekitar 2.000 titik dapur justru berkembang menjadi lebih dari empat kali lipat.

“Contoh kedua, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138. Kalau sudah ada SK, maka investornya ini taruh di bank, ya?” ungkapnya.

Menurut Zulhas, kondisi tersebut menimbulkan persoalan baru karena ribuan titik yang telah memperoleh surat keputusan (SK) berpotensi digunakan sebagai dasar pengajuan pembiayaan oleh investor.

Padahal, berdasarkan perhitungan kebutuhan awal, sebagian besar pembangunan seharusnya sudah dapat diselesaikan tanpa perlu terjadi lonjakan jumlah titik secara masif.

“Nah, ini padahal ini dari 8.000, dari 2.000 menjadi 8.670 bengkak 6.138. Yang sudah selesai 1.700, mestinya kan tinggal 300 kan?” ujarnya.

Temuan-temuan tersebut kini menjadi fokus evaluasi pemerintah. Zulhas menegaskan pemerintah membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk melakukan penataan ulang agar pelaksanaan program kembali sesuai tujuan awal dan terhindar dari potensi pemborosan anggaran negara.

“Nah, ini ini juga akan jadi masalah, inilah yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kita satu bulan untuk menata ini kembali. Ini temuan-temuan lebih detail yang kami temukan di rapat-rapat ini juga sampai ke BPKP dan lain sudah ada, tetapi ini yang disampaikan Ibu Nanik lebih detail lagi,” tegasnya. (agr/rpi)