Wakil Kepala BGN Angkat Bicara soal Nasib 21.801 Motor Listrik yang Terlanjur Dibeli: Uang Negara Sudah Keluar

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari angkat bicara terkait 21.801 unit motor listrik yang sudah terlanjur dibeli.

Dia menegaskan BGN akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Selanjutnya, BGN ingin agar motor listrik tersebut dimaksimalkan pemanfaatannya.

“Bukan cuma motor nih, semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT, sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan,” ungkap Arum dikutip Selasa (16/6/2026).

“Kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT CCTV, dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan,” lanjutnya.

Arum menegaskan pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya BGN akan menghentikan pengadaan barang-barang yang tidak terlalu diperlukan. Kecuali, jika barang tersebut memang sangat dibutuhkan untuk menunjang operasional.

“Terutama untuk IT saya betul-betul lihat mana yang masih bisa dipakai kita akan pakai. Kalau masih kurang kita lengkapi, nah itu nanti yang kita tambahkan di 2026,” beber dia.

Baca Juga

BGN Janji Masyarakat Bisa Akses Data Pemilik SPPG: Kami akan Buat Transparan

“Tapi prinsip secara umum saya tidak bicara satu-satu si kaos kaki lah, motor lah, apa, tidak. Tapi prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025, karena uang negara sudah keluar, harus kita maksimalkan pemanfaatannya itu,” tambah Arum.

Diberitakan sebelumnya, Kejagung mengungkap tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BGN. Yakni, eks BGN Dadan Hindayana serga dua eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebut mereka memiliki afiliasi terhadap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melakukan mark up harga pengadaan barang.

Menurut Syarief, pengadaan barang yang dimaksud salah satunya ialah motor listrik dengan total Rp1 triliun.

“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp1 triliun,” ungkap Syarief di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).

Selain itu, ketiga tersangka juga melakukan pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.

“Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga,” jelas Syarief. (saa/rpi)