Prabowo Tahan Pertalite Tak Naik, B50 Diproyeksi Hemat Devisa Rp157 Triliun dan Serap 2,2 Juta Pekerja

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah memastikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dan solar subsidi tetap dipertahankan meski harga minyak dunia terus berfluktuasi.

Di saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan implementasi biodiesel B50 yang diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun sekaligus menciptakan lebih dari 2,2 juta lapangan kerja.

Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengatakan, pemerintah memilih menahan harga BBM subsidi sebagai langkah perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan di tengah ketidakpastian pasar energi global.

“Kita tahu harga minyak sedang naik turun, teman-teman juga mungkin merasakan fluktuasi harga minyak namun sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto) kepada Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) juga untuk BBM subsidi Pertalite dan juga solar subsidi ini dipastikan tidak mengalami kenaikan,” kata Dwi di Kantor Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Sumber :

• tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar

Menurut Dwi, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak gejolak harga energi terhadap kelompok ekonomi bawah.

Baca Juga

Impian Tinggal di Kapal Pesiar Berujung Petaka, Pasangan AS yang Nekat Jual Rumah Kini Berakhir Tragis di Kamboja

“Tujuannya apa? Ini untuk memproteksi masyarakat di kelas paling bawah, masyarakat rentan, untuk memproteksi masyarakat miskin dan juga menjaga daya beli masyarakat sehingga dijamin untuk BBM subsidi ini untuk tidak naik,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah terus mempercepat implementasi biodiesel B50 yang akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Program ini dipandang sebagai salah satu strategi utama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Dwi menjelaskan keberhasilan program biodiesel sebelumnya telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pada 2025, implementasi B40 berhasil menekan kebutuhan impor energi dan menghasilkan penghematan devisa dalam jumlah besar.

“Kalau kita berbicara di tahun lalu di 2025 dengan implementasi B40 saja kita sudah bisa berhasil melakukan penghematan devisa sebesar Rp133 triliun,” katanya.

Manfaat tersebut diproyeksikan meningkat seiring kenaikan campuran biodiesel menjadi 50 persen mulai tahun ini.

“Dan di 2026 ini dengan implementasi B50 Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun,” lanjut Dwi.

Tidak hanya berdampak pada sektor energi, kebijakan B50 juga diperkirakan akan memperbesar nilai tambah industri kelapa sawit nasional yang selama ini menjadi salah satu komoditas strategis Indonesia.

Menurut Dwi, implementasi B40 pada tahun lalu telah meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) hingga Rp20,9 triliun. Angka tersebut diperkirakan kembali meningkat setelah B50 diterapkan secara penuh.

“Dan tidak hanya itu, ada kabar gembira untuk para petani, dengan 2025 dengan implementasi B40 kita itu melakukan peningkatan nilai tambah CPO atau crude palm oil kita sebesar Rp20,9 triliun. Proyeksinya diharapkan di 2026 ini ada peningkatan nilai tambah sebesar Rp24,68 triliun,” ujarnya.

Pemerintah juga menilai program biodiesel memiliki efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja. Aktivitas industri sawit, distribusi, hingga sektor pendukung lainnya diproyeksikan mengalami peningkatan seiring bertambahnya kebutuhan bahan baku biodiesel.

“Tidak hanya itu, penyerapan tenaga kerjanya juga luar biasa. Real-nya di 2025 sebanyak 1,8 juta tenaga kerja yang terserap dan diharapkan dengan implementasi B50 di Juli 2026 ini proyeksinya penyerapan tenaga kerja bisa di angka 2.216.874 orang,” kata Dwi. (agr/rpi)