Kadin Dukung Langkah BI Naikkan Suku Bunga, Anindya Bakrie Tegaskan Demi Jaga Stabilitas Ekonomi

Jakarta, tvOnenews.com - Langkah Bank Indonesia (BI) manaikkan suku bunga acuan atau BI Rate dinilai memang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut baik upaya BI tersebut.

Anindya yang akrab disapa Anin, kemudian juga menekankan bahwa komunikasi yang erat antara regulator dan dunia usaha akan menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi global.

“Kami optimistis bisa melewati situasi ini. Tanda-tanda perbaikan sudah mulai terlihat. Kenaikan suku bunga yang dilakukan BI (Bank Indonesia) memang ditujukan untuk menjaga stabilitas dan kami mengapresiasi langkah tersebut,” kata Anin dalam pernyataannya, dikutip Jumat (19/6/2026).

Anin menegaskan, Kadin siap bersinergi dengan BI hingga tingkat daerah. Sebagai organisasi yang menaungi seluruh dunia usaha Indonesia lewat jaringan Kadin di 514 kabupaten/kota serta berbagai asosiasi bisnis, Kadin siap mendukung agenda pemerintah dalam meningkatkan investasi, ekspor, hilirisasi, dan penguatan UMKM.

Menurut Anin, dunia usaha saat ini terus berupaya meningkatkan ekspor guna memperbesar surplus perdagangan dan menambah pasokan devisa.

Di sisi lain, Kadin juga mendorong masuknya investasi asing langsung (Free Trade Agreement/FDI) untuk memperkuat kapasitas industri nasional.

Baca Juga

Viral! Rupiah Bertanda Tangan Purbaya Diburu Kolektor, Benarkah Langka dan Mahal?

“Kami melihat optimisme tetap ada. Tantangan memang besar, tetapi peluang juga terbuka lebar. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, BI, perbankan, dan dunia usaha, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar Anin.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan komitmen BI untuk bekerja total menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, BI memastikan seluruh instrumen kebijakan akan diarahkan untuk menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, memperkuat sistem keuangan, serta mendukung ekspansi dunia usaha.

“Kami ingin setelah pertemuan ini selesai, kita semua keluar dari ruangan ini dengan optimisme bahwa ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh, rupiah menguat, inflasi terkendali, dan kredit terus meningkat,” kata Perry.

Perry menegaskan bahwa BI akan mengerahkan seluruh kebijakan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung agenda pertumbuhan dan berbagai program Presiden Prabowo Subianto.

“Pesan kami sederhana. Pertama, optimistis. Kedua, BI all out menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” ujar Perry.

Menurut dia, BI selama ini selalu mengedepankan pendekatan pro-bisnis, tidak hanya kepada industri keuangan dan perbankan, tetapi juga kepada sektor riil. Dengan dukungan 46 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, BI siap memperkuat sinergi dengan Kadin hingga ke daerah untuk menggerakkan investasi, ekspor, industri pengolahan, dan UMKM.

Perry mengatakan BI mendukung penuh berbagai program prioritas pemerintah, termasuk hilirisasi industri, penguatan investasi, pengembangan UMKM, dan ekonomi kerakyatan. Namun di saat yang sama, BI harus memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga agar berbagai capaian pembangunan tidak terganggu oleh gejolak global.

“Kami mendukung penuh garis kebijakan Bapak Presiden. Saat terjadi tekanan eksternal dan gejolak pasar keuangan, tugas BI adalah memastikan stabilitas tetap terjaga agar kemajuan ekonomi yang telah dicapai tidak tergerus,” tegasnya.

Ketidakpastian Global

Saat ini, perekonomian dunia masih menghadapi ketidakpastian tinggi meskipun Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara pada 14 Juni 2026.

Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Firman Mochtar menyebut gangguan logistik global, ketegangan geopolitik, serta masih tingginya harga sejumlah komoditas strategis diperkirakan menekan pertumbuhan ekonomi dunia.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi sekitar 3,0% pada 2026 dari 3,4% pada tahun sebelumnya, sementara inflasi global diproyeksikan meningkat menjadi 4,4%.

Kondisi itu mendorong bank sentral negara maju mempertahankan kebijakan moneter ketat. Sikap hawkish bank sentral utama dunia, khususnya Federal Reserve, menyebabkan penguatan dolar AS dan mendorong perpindahan modal dari negara berkembang ke negara maju. “Tekanan eksternal tersebut menjadi tantangan bagi seluruh emerging markets, termasuk Indonesia,” ujar Firman.

Meski demikian, Firman menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Konsumsi rumah tangga masih terjaga, stimulus fiskal pemerintah berjalan, tingkat keyakinan dunia usaha tetap berada pada zona ekspansi, dan investasi terus meningkat. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini berada pada kisaran 4,9%-5,7%.

Modal Asing Mulai Masuk

Untuk meredam tekanan eksternal, BI telah memperkuat bauran kebijakan moneter sejak Mei 2026. Setelah menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin pada Mei dan 25 basis poin secara tidak terjadwal pada 9 Juni, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada Rapat Dewan Gubernur Juni menjadi 5,75%.

Selain itu, BI memperkuat intervensi di pasar valas, menaikkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), memperluas operasi moneter, serta memberikan berbagai insentif guna menarik aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik.

“Kebijakan yang kami tempuh mulai menunjukkan hasil positif. Aliran modal asing ke SRBI dan Surat Berharga Negara mulai meningkat, rupiah menguat, dan cadangan devisa tetap kuat,” kata Firman.

Inflasi juga masih terkendali. Pada Mei 2026 inflasi tercatat 3,08% secara tahunan, masih berada dalam kisaran sasaran BI sebesar 2,5% plus minus 1%.

Kredit Tumbuh Dua Digit

Di sisi pertumbuhan ekonomi, BI tetap menjalankan kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Pertumbuhan kredit perbankan hingga Mei 2026 tercatat sekitar 11,5% secara tahunan, didorong oleh pembiayaan investasi dan program-program produktif pemerintah.

Untuk mempercepat intermediasi perbankan, BI terus memperbesar insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar Rp418 triliun. Insentif tersebut diberikan kepada bank yang menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas seperti hilirisasi, UMKM, ketahanan pangan, perumahan, dan ekonomi hijau.

BI juga meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan serta memperbesar batas Rasio Pendanaan Luar Negeri guna memperluas sumber pembiayaan bagi sektor produktif. (rpi)