DPR Ketok Anggaran Rp664 Miliar untuk Kemenko Perekonomian, Airlangga Siap Kawal Transformasi Ekonomi
- ekon.go.id
Jakarta, tvOnenews.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan suntikan anggaran sebesar Rp664 miliar untuk Tahun Anggaran 2027 setelah disetujui dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Dana tersebut disiapkan sebagai modal strategis untuk mengawal berbagai agenda transformasi ekonomi nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Persetujuan itu diberikan dalam Rapat Kerja Rencana Kerja dan Anggaran bersama Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dan turut membahas pagu anggaran tujuh kementerian koordinator.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut, positif keputusan tersebut. Menurutnya, dukungan anggaran dari DPR menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan berbagai program prioritas nasional berjalan optimal.
“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok Pak, titik dan komanya,” ujar Airlangga dalam rapat tersebut.
Persetujuan pagu anggaran tersebut datang pada saat pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, dinamika perdagangan internasional, serta kebutuhan mempercepat pembangunan nasional.
Airlangga menegaskan bahwa anggaran yang telah disetujui akan digunakan untuk memperkuat fungsi koordinasi kebijakan ekonomi nasional, termasuk memastikan sinkronisasi pelaksanaan program-program strategis pemerintah.
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut akan menjadi landasan bagi Kemenko Perekonomian dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi, sekaligus mendukung berbagai agenda prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
Lebih jauh, pagu anggaran Tahun 2027 akan menjadi dasar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Kemenko Perekonomian sepanjang tahun mendatang.
Fokus utama diarahkan pada pengawalan transformasi ekonomi nasional yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi.
Melalui berbagai kebijakan yang terintegrasi, pemerintah menargetkan percepatan pencapaian visi Indonesia Maju dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah perubahan lanskap ekonomi global.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri sejumlah menteri koordinator lainnya, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (agr/rpi)
Load more