Matangkan RKA 2027, BNPP RI Minta Anggaran Rp445 Miliar untuk Dongkrak Kesejahteraan Kawasan Perbatasan

Ia menambahkan, BNPP RI telah mengusulkan kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar Rp231,54 miliar kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, sehingga total pagu anggaran yang diusulkan menjadi Rp445,47 miliar.

Dari sisi perencanaan nasional, Perencana Ahli Pertama Direktorat Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, MT. Noor Hafa, menyampaikan bahwa pembangunan wilayah perbatasan merupakan bagian dari Asta Cita Prioritas Nasional 2, yang menitikberatkan pada pemantapan sistem pertahanan dan keamanan negara serta penguatan kemandirian bangsa. 

Fokus tersebut mencakup pembangunan postur pertahanan, keamanan laut, penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri, serta diplomasi perbatasan melalui penyelesaian batas darat dan maritim dengan negara tetangga.

Ia juga memaparkan tiga rencana output prioritas yang akan dilaksanakan, yakni pembangunan Pos Pengamanan Perbatasan, Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) Kalimantan, serta pembangunan Pos TNI AL atau Pos Kawasan Perbatasan.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Direktorat PDAT Bappenas, Muhammad Yudo, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan terutama berada pada Prioritas Nasional 2 dan 6 serta Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Secara nasional, terdapat 30 kabupaten daerah tertinggal dan 204 kecamatan perbatasan, dengan 431 desa prioritas berstatus tertinggal dan sangat tertinggal yang menjadi fokus intervensi, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga

Buka Jalur Lintas Batas Indonesia–Papua Nugini, BNPP RI Matangkan Koridor Yetetkun–Butmambin

Direktur PDAT Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, menambahkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan menerbitkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA). Oleh karena itu, ia mendorong BNPP RI untuk mempercepat koordinasi dan konfirmasi agar usulan anggaran yang diajukan dapat terakomodasi secara optimal sebelum proses reviu pendanaan diselesaikan.

Forum koordinasi ini juga menegaskan pentingnya penguatan bukti dukung terhadap usulan tambahan anggaran BNPP RI, yang akan menjadi dasar penyusunan kertas kerja analisis oleh Bappenas dalam menentukan skala prioritas pendanaan.

Melalui forum ini, BNPP RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan kawasan perbatasan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. 

Di tengah keterbatasan fiskal, sinergi antarkementerian dan lembaga diharapkan dapat memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar dimanfaatkan secara efektif untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di beranda terdepan Indonesia. (rpi)