Matangkan RKA 2027, BNPP RI Minta Anggaran Rp445 Miliar untuk Dongkrak Kesejahteraan Kawasan Perbatasan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Biro Perencanaan dan Kerja Sama menggelar Forum Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027, Senin (22/6/2026). 

Forum ini jadi langkah strategis BNPP RI untuk memastikan kesinambungan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan agar tetap selaras dengan arah kebijakan nasional.

Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Direktorat Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi (PDAT) serta Direktorat Pertahanan dan Keamanan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI telah menyampaikan usulan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, serta Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat pada 11 Juni 2026. 

Usulan tersebut diajukan untuk menjawab kebutuhan pendanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif.

“Pagu indikatif yang ada saat ini belum mengakomodir program dan kegiatan pengelolaan BWN-KP. Karena itu, kami mendorong seluruh unit kerja untuk aktif berdiskusi, memberikan masukan terbuka, serta tetap menjaga semangat dalam mengawal program perbatasan meskipun dihadapkan pada keterbatasan atau penyesuaian anggaran,” ujar Irjen Pol. Maith, dikutip Selasa (23/6/2026).

Baca Juga

DPR Ketok Anggaran Rp664 Miliar untuk Kemenko Perekonomian, Airlangga Siap Kawal Transformasi Ekonomi

Ia menambahkan, seluruh usulan program dan kegiatan tahun 2027 harus mengacu pada program prioritas nasional sesuai amanat Presiden, sehingga perencanaan anggaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada penguatan kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono, menjelaskan bahwa fokus Program Kerja Strategis BNPP Tahun Anggaran 2027 mencakup dukungan terhadap 11 Program Kerja Prioritas Nasional di kawasan perbatasan melalui 13 kegiatan, pelaksanaan tiga kegiatan prioritas nasional penugasan BNPP, tujuh kegiatan prioritas BNPP yang bersifat strategis dan tidak dapat ditunda, 58 kegiatan prioritas BNPP, serta 26 kegiatan dukungan manajemen.

“Pagu indikatif BNPP Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp213,92 miliar, terdiri atas belanja operasional Rp193,92 miliar dan nonoperasional Rp20 miliar. Namun, program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan belum memperoleh alokasi anggaran,” ungkap Budi Setyono.