Airlangga Pastikan Bunga KUR Tetap 6 Persen Meski BI Rate Naik, Demi Jaga Pembiayaan UMKM

Jakarta, tvOnenews.com - Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipastikan akan tetap 6 persen per tahun meski suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) mengalami kenaikan. 

Hal itu dijamin pemerintah demi menjaga akses pembiayaan yang murah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah menegaskan bunga KUR tidak mengikuti pergerakan BI Rate karena program ini memperoleh subsidi bunga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan skema subsidi menjadi alasan utama mengapa bunga pinjaman tersebut tetap stabil meski suku bunga acuan bergerak naik.

"Kenaikan BI Rate itu tidak mengubah (bunga) Kredit Usaha Rakyat yang diberikan pemerintah sebesar 6 persen. Jadi 6 persen itu adalah bunga subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM," ujar Airlangga di Gedung Smesco, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Keterangan Airlangga tersebut menjadi kepastian bagi pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan bunga KUR sebagai sumber pembiayaan usaha. Stabilitas bunga pinjaman dinilai penting untuk menjaga arus kas usaha, sekaligus meningkatkan daya saing sektor produktif.

Baca Juga

Kuota Pertalite Bakal Ditambah, Menko Airlangga: Anggaran Masih Ada

Upaya Jaga Pembiayaan UMKM

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan subsidi bunga KUR agar pelaku UMKM tidak terbebani oleh kenaikan biaya pinjaman akibat perubahan suku bunga acuan.

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan akses pembiayaan produktif tetap terbuka luas dan pelaku usaha tetap memperoleh kredit dengan bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman komersial. Pemerintah juga memperluas dukungan pembiayaan melalui peningkatan plafon KUR pada sektor perumahan.

"Dan pemerintah malah menambah Kredit Usaha Rakyat khusus misalnya untuk perumahan itu angkanya dinaikkan menjadi Rp50 triliun. Bunganya itu tetap dengan bunga dari subsidi KUR," kata Airlangga.

Sebagai informasi, data Kementerian UMKM menunjukkan realisasi penyaluran KUR hingga 25 Juni 2026 telah mencapai Rp143,2 triliun. Nilai tersebut setara dengan 49,3 persen dari target penyaluran sepanjang tahun yang dipatok sebesar Rp290 triliun.

Dari sisi penerima manfaat, pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM. Jumlah itu terdiri atas sekitar 1,1 juta debitur baru dan sekitar 511 ribu debitur yang telah naik kelas atau graduasi.

Capaian tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan pembiayaan produktif di kalangan pelaku UMKM. Pemerintah berharap penyaluran KUR terus meningkat pada semester kedua agar target tahunan dapat tercapai sesuai rencana.

Porsi penyaluran KUR ke sektor produksi hingga akhir Juni 2026 tercata telah mencapai 64,1 persen. Angka ini mendekati target pemerintah yang menetapkan minimal 65 persen pembiayaan harus mengalir ke sektor produktif.

Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp290 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk menjangkau sekitar 1,3 juta debitur baru serta mendorong sekitar 1,1 juta debitur naik kelas menjadi pelaku usaha yang lebih mandiri.

Arah kebijakan tersebut tentu diharapkan mampu  untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional, sekalgus memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing UMKM di tengah tantangan ekonomi global. (ant/rpi)