Freeport dan Kementerian LH Tanam 1,5 Juta Mangrove di Nusa Tenggara Barat, Ketahanan Ekosistem Pesisir Diperkuat

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, dan masyarakat melakukan penanaman mangrove di Desa Labuan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kegiatan ini mendukung Program Mangrove Nasional sekaligus menandai rampungnya program PTFI dalam penanaman 1,5 juta bibit mangrove di area seluas 484 hektare di NTB.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat mengatakan rehabilitasi mangrove merupakan tanggung jawab bersama dan menyambut baik komitmen PT Freeport Indonesia dalam mendukung program penanaman mangrove nasional.

Penanaman yang dilakukan ini sejalan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dalam mendorong penanaman 2 miliar pohon sebagai respons terhadap krisis lingkungan global.

"PTFI telah merehabilitasi hampir 500 hektare mangrove di Nusa Tenggara Barat dan menargetkan rehabilitasi 12.000 hektare di seluruh Indonesia, terutama di Papua. Mangrove memiliki peran penting dalam melindungi ekosistem pesisir, menyerap karbon, dan mendukung mata pencaharian masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan lingkungan," kata Jumhur dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menjelaskan total luasan area penanaman mangrove di NTB adalah 484 Ha (73 persen dari total yang dilakukan PTFI di luar area kerja PTFI di Papua). Dengan rincian 445 hektare di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Kabupaten Lombok Timur. Penanaman dilakukan pada tahun 2025 dan tahun 2026 dengan total 1,5 juta bibit mangrove.

Baca Juga

Ternyata Ini Alasan Korban pada Kasus Dugaan Pembakaran Santri Batal Datang ke Podcast Denny Sumargo

Adapun program penanaman mangrove di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan PTFI yang ditandatangani pada tahun 2023.

Program ini adalah upaya PTFI mendukung restorasi mangrove nasional di luar wilayah operasional perusahaan (Papua) dengan target 2.000 hektare. Penentuan lokasi penanaman mangrove dilakukan berdasarkan usulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang kemudian diverifikasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Saat ini lokasi yang telah terverifikasi untuk pelaksanaan program rehabilitasi mangrove PTFI mencapai 834 hektare. Pencapaian penanaman di luar Papua seluas 666 hektare dengan jumlah penanaman dua juta bibit mangrove.