Freeport dan Kementerian LH Tanam 1,5 Juta Mangrove di Nusa Tenggara Barat, Ketahanan Ekosistem Pesisir Diperkuat

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, dan masyarakat melakukan penanaman mangrove di Desa Labuan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kegiatan ini mendukung Program Mangrove Nasional sekaligus menandai rampungnya program PTFI dalam penanaman 1,5 juta bibit mangrove di area seluas 484 hektare di NTB.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat mengatakan rehabilitasi mangrove merupakan tanggung jawab bersama dan menyambut baik komitmen PT Freeport Indonesia dalam mendukung program penanaman mangrove nasional.

Penanaman yang dilakukan ini sejalan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dalam mendorong penanaman 2 miliar pohon sebagai respons terhadap krisis lingkungan global.

"PTFI telah merehabilitasi hampir 500 hektare mangrove di Nusa Tenggara Barat dan menargetkan rehabilitasi 12.000 hektare di seluruh Indonesia, terutama di Papua. Mangrove memiliki peran penting dalam melindungi ekosistem pesisir, menyerap karbon, dan mendukung mata pencaharian masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk mempercepat pemulihan lingkungan," kata Jumhur dalam keterangannya, Rabu (8/7/2026).

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menjelaskan total luasan area penanaman mangrove di NTB adalah 484 Ha (73 persen dari total yang dilakukan PTFI di luar area kerja PTFI di Papua). Dengan rincian 445 hektare di Kabupaten Sumbawa dan 39 hektare di Kabupaten Lombok Timur. Penanaman dilakukan pada tahun 2025 dan tahun 2026 dengan total 1,5 juta bibit mangrove.

Baca Juga

Freeport Salurkan Bantuan Kemanusiaan 2,5 Ton untuk Masyarakat Terdampak Gempa NTT

Adapun program penanaman mangrove di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan PTFI yang ditandatangani pada tahun 2023.

Program ini adalah upaya PTFI mendukung restorasi mangrove nasional di luar wilayah operasional perusahaan (Papua) dengan target 2.000 hektare. Penentuan lokasi penanaman mangrove dilakukan berdasarkan usulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang kemudian diverifikasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Saat ini lokasi yang telah terverifikasi untuk pelaksanaan program rehabilitasi mangrove PTFI mencapai 834 hektare. Pencapaian penanaman di luar Papua seluas 666 hektare dengan jumlah penanaman dua juta bibit mangrove.

Lokasinya tersebar pada delapan provinsi yakni NTB, Bali, Kaltim, Kalsel, Bangka-Belitung, Riau Sumbar, Sumut. Ribuan masyarakat terlibat aktif dalam program penanaman mangrove ini.

“Kemudian untuk Papua khususnya di Kabupaten Mimika, PTFI telah menanam sekitar 5,5 juta bibit mangrove di area seluas lebih dari 2.184 hektare di Papua," kata Tony.

Tony menambahkan penanaman 1,5 juta bibit mangrove di NTB melibatkan sekitar 1.500 masyarakat lokal dalam berbagai tahapan kegiatan, mulai dari pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan. Selain mendukung keberhasilan rehabilitasi kawasan pesisir, keterlibatan tersebut menjadi sarana untuk
 
meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian mangrove serta pentingnya menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu anggota Komunitas Mangrove Sumbawa, Muhammad Tisnaini mengapresiasi program penanaman mangrove yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.

"Kami telah membina lima kelompok masyarakat yang kini mampu memproduksi bibit hingga melakukan penanaman secara mandiri. Keberadaan mangrove juga membantu nelayan karena menjadi habitat berbagai jenis ikan, sehingga mereka tidak perlu melaut terlalu jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan," kata Tisnaini.

Ia berharap semakin banyak masyarakat, khususnya di wilayah pesisir, ikut menjaga dan merawat mangrove agar manfaatnya terus dirasakan oleh generasi mendatang.

Kegiatan penanaman mangrove di Labuhan Alas menjadi simbol keberlanjutan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai pelindung alami pesisir, habitat keanekaragaman hayati, sekaligus penyerap karbon yang berperan penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

“PTFI berharap kolaborasi ini dapat terus memperkuat upaya rehabilitasi ekosistem pesisir serta menciptakan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” kata Tony. (rpi)