Pengusaha Lapor Ekspor Mineral Kritis Terhambat, KSP Dudung Turun Tangan: Aparat Tidak Boleh Mengada-ada
- Dok. KSP
Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman turun tangan menanggapi laporan sejumlah pengusaha terkait hambatan yang terjadi dalam ekspor mineral kritis.
Masalah tersebut lantas menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menyelesaikan berbagai hambatan ekspor mineral kritis yang mengandung logam tanah jarang (LTJ).
"Saya mendapat laporan dari beberapa pengusaha tentang terhambatnya ekspor mineral. Saya mengoordinasikan rapat lintas kementerian/lembaga untuk memperkuat tata kelola ekspor mineral kritis yang mengandung logam tanah jarang (LTJ)," kata Dudung dalam keterangan resmi.
Rakor digelar di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026). Rapat tersebut juga untuk memperkuat tata kelola ekspor sekaligus merespons laporan pelaku usaha terkait persoalan ekspor mineral ikutan yang tertahan, seperti kasus di Pangkal Pinang.
Menurut Dudung, kendala muncul disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur batas maksimal kandungan mineral ikutan LTJ yang diperbolehkan dalam komoditas ekspor.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu pun meminta agar aparat penegak hukum (APH) tidak mengambil langkah sembarangan yang bisa menyebabkan hambatan bagi pengusaha.
"Kalau LTJ belum diatur, APH tidak boleh mengada-ada. Jangan ada APH termasuk TNI yang menghambat ekspor, kalau memang tidak ada aturan yang dilanggar," kata Dudung menambahkan.
Ia menegaskan KSP mengkoordinasikan kesepakatan antarinstansi sebagai pedoman batas maksimal kandungan LTJ.
Tujuannya agar aktivitas ekspor nasional tidak lumpuh akibat kekakuan atau tumpang tindih aturan.
Jenderal Dudung menerangkan bahwa hambatan ekspor akan berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
"Tadi sudah kita komunikasikan dan alhamdulilah para dirjen, pelaku usaha, Bareskrim, dan Kejaksaan, sangat fleksibel, aturannya kita tata rapi, tapi kemudian ekspor tidak terhenti, karena akan berdampak buruk pada masyarakat," kata Dudung.
Saat ini, katanya, terdapat banyak kapal ekspor yang tertahan akibat ketakutan dan keraguan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika regulasi. KSP Dudung pun menegaskan kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan.
Dudung memastikan Kantor Staf Kepresidenan akan rutin menggelar rapat koordinasi secara berkala guna mengurai setiap pengaduan masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus mengawal program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden.
Sebagai informasi, Rapat Koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Danantara, serta asosiasi dan pelaku usaha pertambangan.
Melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha, KSP mendesak penyusunan pedoman yang memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola ekspor mineral, serta memastikan kegiatan ekspor tetap berjalan sesuai ketentuan tanpa menghambat iklim usaha. (ant/rpi)
Load more