Obligasi Rp3,5 Triliun akan Dibahas di Banggar, DPRD DKI Minta Kajian Kelayakan hingga Skema Pembayaran Diperjelas

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi C DPRD DKI Jakarta setuju usulan penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya menjelaskan, persetujuan tersebut baru mencakup besaran nilai obligasi. Sementara itu, daftar program yang akan dibiayai masih bersifat sementara karena sebagian kegiatan berada dalam kewenangan komisi lain.

“Angkanya kita ketuk Rp3,5 triliun. Mengenai programnya, kita serahkan untuk disesuaikan dan dibahas dalam rapat Banggar,” kata Dimaz dikutip dari Antara, Minggu (2/8/2026).

Dimaz mengatakan susunan program yang akan didanai melalui obligasi masih berpeluang berubah setelah Banggar menerima masukan dari seluruh komisi DPRD. Selain itu, pencairan dana obligasi akan disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan proyek, terutama pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta.

Meski nilai obligasi telah disepakati, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta pemerintah provinsi melengkapi seluruh persyaratan pendukung, mulai dari dasar hukum, kajian kelayakan proyek, pembentukan dana cadangan, hingga mekanisme pembayaran obligasi.

“Kami harus benar-benar memiliki dasar untuk menentukan apakah obligasi daerah ini layak disetujui atau tidak,” ujar August.

Baca Juga

Pemprov dan DPRD Jatim Sepakati Dana Cadangan Pilgub Rp600 Miliar Disiapkan 2027, Gubernur Khofifah: Agar Tak Jadi Beban APBD Satu Tahun Sekaligus

Menurut August, tenor obligasi selama tujuh tahun melampaui sisa masa jabatan gubernur saat ini sehingga berpotensi menjadi beban pembayaran bagi pemerintahan berikutnya.

Ia juga menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyiapkan dana cadangan sekitar Rp500 miliar setiap tahun sebagai bagian dari kewajiban pembayaran obligasi.

Menurutnya, kewajiban tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan berbagai program prioritas.

“Ini akan menjadi beban APBD berikutnya. Karena itu, kemampuan membayar dan pembentukan dana cadangan harus dihitung secara cermat,” tegas August.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan dana hasil penerbitan obligasi akan difokuskan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat.

Menurut Eliawati, proyek yang didanai melalui obligasi merupakan investasi jangka panjang, bukan kegiatan yang bersifat konsumtif. Salah satu proyek utama yang diusulkan ialah pembangunan LRT Jakarta Fase 1C yang menghubungkan Manggarai dengan Dukuh Atas guna memperkuat integrasi transportasi publik di ibu kota.

“Ini harus kita selesaikan dengan menyambungkan LRT Fase 1C dari Manggarai ke Dukuh Atas,” ungkap Eliawati. (rpi)