Mendagri Desak Purbaya Prioritaskan DBH untuk Daerah yang Kesulitan Bayar Gaji ASN

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprioritaskan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih kurang bayar kepada pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal berat. 

Prioritas tersebut ditujukan bagi daerah yang mulai kesulitan membiayai belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Untuk DBH, saya sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan, kalau bisa DBH yang kurang bayar, dibayarkan kepada daerah yang belanja pegawainya sudah ada kesulitan mereka (sulit bayar gaji pegawai),” kata Tito usai konferensi pers di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Tito mengungkapkan, total kewajiban DBH yang hingga kini belum dibayarkan pemerintah pusat kepada daerah mencapai sekitar Rp70 triliun. Namun, menurutnya, pelunasan tidak harus dilakukan sekaligus kepada seluruh daerah, melainkan diprioritaskan bagi wilayah yang paling membutuhkan.

“Super prioritasnya itu, (pembayaran) tergantung kemampuan keuangan negara. Yang paham Menteri Keuangan,” ujarnya.

Ia mengatakan, data daerah yang mengalami tekanan fiskal telah diserahkan kepada Menteri Keuangan pada awal pekan ini sebagai dasar penentuan prioritas penyaluran anggaran.

“Datanya kemarin sudah kita sampaikan kepada Menteri Keuangan hari Senin yang lalu. Itulah yang diprioritaskan,” jelas Tito.

Selain mendorong percepatan pembayaran DBH, Kemendagri juga menyiapkan opsi penambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai langkah terakhir apabila kondisi fiskal daerah tidak lagi dapat ditangani melalui efisiensi anggaran.

Meski demikian, Tito menegaskan setiap pemerintah daerah wajib lebih dulu melakukan pembenahan belanja dan meningkatkan efisiensi sebelum meminta tambahan bantuan dari pemerintah pusat. Untuk memastikan langkah tersebut berjalan, Kemendagri akan menurunkan tim pendamping ke daerah-daerah yang mengalami kesulitan fiskal.

Menurut Tito, evaluasi yang dilakukan selama ini menunjukkan masih banyak pemerintah daerah yang belum optimal melakukan penghematan belanja, terutama pada pos-pos yang dinilai tidak mendesak seperti perjalanan dinas, rapat, dan berbagai kegiatan operasional lainnya.

“Di NTT kemarin. Tidore demo ‘kami enggak cukup uang untuk bayar’. Oke, kita turun tim. Begitu kita bedah, ternyata banyak yang enggak efisien terlalu banyak meeting-lah, kemudian terlalu banyak kegiatan-kegiatan, perjalanan dinas. Begitu dikurangi, ternyata cukup untuk membayar gaji,” tandasnya. (agr/cmi)