Mensesneg Beberkan Rencana Bursa Mineral Indonesia, Pemerintah Bidik Kedaulatan Harga CPO hingga Nikel

Target tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen komoditas strategis.

Target itu disampaikan Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8).

Presiden berharap aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan bursa tersebut dapat segera dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Dengan dukungan DPR, rencana kita 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar Presiden Prabowo.

Prabowo menjelaskan pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan kelanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang sedang diterapkan pemerintah. Rencana tersebut juga telah dibicarakan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Prabowo, Indonesia telah menjadi salah satu produsen utama dunia untuk berbagai komoditas strategis selama puluhan tahun. Komoditas tersebut antara lain kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet.

Baca Juga

Presiden Prabowo Beri Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera ke Jenderal Listyo Sigit dan Komjen Dedi Prasetyo

Meski berstatus sebagai negara produsen besar, Indonesia dinilai belum memiliki kendali yang cukup kuat dalam pembentukan harga sejumlah komoditas tersebut. Selama ini, harga sejumlah komoditas produksi Indonesia masih banyak mengacu pada bursa komoditas yang berada di luar negeri.

Pemerintah menilai kondisi tersebut perlu diperbaiki agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pembentukan harga komoditas strategisnya. (ant/rpi)