Big Data dan AI Dinilai Bisa Optimalkan Penerimaan Pajak, Kemenkeu Dorong Kebijakan Berbasis Data

435 Karya Masuk Call for Paper Kemenkeu 2026

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto mengatakan call for paper tahun ini mengundang kontribusi melalui 10 subtema yang mencakup berbagai persoalan mengenai kebijakan penerimaan negara.

Subtema yang disiapkan membahas sejumlah aspek, mulai dari desain kebijakan dan keadilan, penegakan serta administrasi perpajakan di era digital, hingga penguatan basis penerimaan.

Penguatan tersebut dilakukan melalui perbaikan desain kebijakan, peningkatan penegakan, serta administrasi yang lebih efektif.

Meski memiliki berbagai subtema, Bimo mengatakan seluruh pembahasan tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni mentransformasi perumusan, pelaksanaan, dan penegakan kebijakan perpajakan agar mampu menjawab perkembangan ekonomi digital.

Menurut Bimo, call for paper tersebut diarahkan untuk menghasilkan penelitian yang kuat, ketat, dan objektif guna memperkaya pemahaman mengenai desain kebijakan.

Baca Juga

Begini Nasib Ratusan Pejabat yang Dilantik Purbaya Saat Jadi Menkeu

Enam Kandidat Dipilih untuk Empat Penghargaan

Bimo mengungkapkan Call for Paper Kemenkeu 2026 telah menerima 435 karya dari penulis di lingkungan Kementerian Keuangan maupun masyarakat umum.

Setelah melalui proses penelaahan, sebanyak 30 karya terpilih sebagai finalis. Dari jumlah tersebut, 10 karya masuk dalam daftar pendek untuk dievaluasi lebih lanjut.

Proses tersebut kemudian menghasilkan enam kandidat yang akan memperebutkan empat penghargaan utama dan dua penghargaan kehormatan tahun ini.

Bimo mengatakan pihaknya memahami bahwa tidak semua rekomendasi dari penelitian dapat langsung diterjemahkan menjadi kebijakan pemerintah.

Proses mengubah hasil penelitian menjadi inisiatif pemerintah yang dapat dilaksanakan harus mempertimbangkan aspek hukum, fiskal, administrasi, implementasi, serta berbagai pertimbangan lainnya.

Penelitian Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Menurut Bimo, penelitian tetap memiliki peran penting dalam proses penyusunan kebijakan perpajakan. Penelitian dapat membantu pemerintah melihat persoalan dengan lebih jelas sekaligus menguji asumsi yang selama ini digunakan.

“Namun, justru karena itulah penelitian menjadi penting bagi kita. Penelitian membantu kita mengidentifikasi permasalahan dengan lebih jelas, menguji asumsi-asumsi yang mendasari pendekatan kita saat ini, serta memperluas berbagai pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan,” kata Bimo.

Ia menambahkan kebijakan perpajakan memiliki persoalan yang kompleks sehingga tidak dapat diubah hanya melalui satu penelitian.