Data Bansos Dirombak, Status Desil Warga Bisa Berubah? Ini Penjelasan Mendagri

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah tengah melakukan perombakan data penerima bantuan sosial (bansos) melalui pemadanan data lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih lengkap dan memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam proses tersebut adalah status desil masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, perubahan data kesejahteraan sangat memungkinkan membuat status desil masyarakat ikut berubah.

Hal itu disampaikan Tito saat ditemui di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

Status Desil Warga Sangat Bisa Berubah

Tito menjelaskan, desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam proses pemutakhiran data, informasi dari berbagai kementerian dan lembaga akan digunakan untuk memperkuat gambaran kondisi ekonomi masyarakat.

Menurut Tito, pemadanan tersebut dapat memengaruhi pemetaan kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya sudah tercatat dalam data.

Baca Juga

Luhut Ungkap Skema Baru Subsidi: Dalam 1-2 Tahun Bantuan Bisa Langsung Cair ke Masyarakat

"(Perombakan data bisa ubah status desil warga?) sangat bisa sekali! Sangat bisa, karena desil itu kan dari BPS, itu turun ke lapangan langsung ya," kata Tito.

Data yang digunakan dalam proses pemadanan tidak hanya berasal dari satu sumber. Pemerintah menggabungkan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kepemilikan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya adalah data kepemilikan tanah atau lahan yang berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu, terdapat pula data kepemilikan kendaraan yang tercatat dalam basis data Polri.

Data-data tersebut nantinya dapat menjadi bagian dari bahan yang digunakan BPS dalam melakukan pemutakhiran data desil.

"Ini kan direkonsiliasi dengan datanya yang pemilikan misalnya mobil, tanah, dan lain-lain. Ya, yang mungkin di desil nggak gitu, mungkin. Ya. Nah jadi ini bisa memperkuat DTSEN pendapat saya," jelas Tito.

Data Baru Tidak Menggantikan Data BPS

Meski pemadanan data dilakukan dari berbagai sumber, Tito menegaskan data tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan sensus atau pendataan yang dilakukan BPS.

Menurut dia, seluruh sumber data justru perlu saling melengkapi. Hal ini penting karena kondisi kesejahteraan masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu.

"Saling melengkapi! Saling melengkapi, belum tentu (data penerima bansos baru) jauh lebih akurat. Karena tadi ada perubahan-perubahan tadi ya. Tergantung basis datanya, apakah di-update nggak oleh polisi, di-update nggak oleh BPN," ujar Tito.

Dengan demikian, integrasi data lintas kementerian dan lembaga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi masyarakat. Namun, tingkat akurasinya juga tetap bergantung pada pembaruan data dari masing-masing instansi.

Bansos Dinilai Masih Banyak Tidak Tepat Sasaran

Perombakan data penerima bansos dilakukan pemerintah karena penyaluran bantuan selama ini dinilai masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran.

Tito menyebut sekitar 60 persen penerima bansos saat ini dinilai tidak tepat sasaran. Pada saat yang sama, terdapat sekitar 40 persen masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan tetapi belum masuk dalam daftar penerima.

"Ini tidak tepat sasaran lebih kurang 60 persen. Nah, 60 persen ini boleh di-skip gak. Sementara ada lebih kurang 40 persen yaitu yang berhak tapi tidak terdaftar. Jadi ini bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.

Melalui pemadanan data lintas kementerian dan lembaga, pemerintah dapat melihat kondisi kepemilikan masyarakat secara lebih jelas. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi bahan dalam menentukan kesesuaian seseorang sebagai penerima bantuan.

Tito memberikan contoh masyarakat yang tercatat sebagai penerima bantuan tetapi ternyata memiliki aset tertentu yang menunjukkan kondisi ekonominya.

"Jadi kalau seandainya dia penerima bantuan, tapi dia punya mobil, ternyata punya tanah, ketahuan sekarang," tegas Tito.

Masyarakat Bisa Ajukan Usul dan Sanggah

Selain memperbarui data penerima bansos, mekanisme baru tersebut juga memungkinkan masyarakat mengajukan usul maupun sanggah terhadap daftar penerima manfaat.

Fasilitas tersebut menjadi penting karena kondisi ekonomi seseorang dapat berubah secara mendadak. Perubahan itu bisa terjadi akibat berbagai kondisi, termasuk bencana alam.

Tito mencontohkan seseorang yang sebelumnya memiliki rumah dan kendaraan sehingga masuk dalam kategori tertentu. Namun, setelah terjadi bencana, seluruh aset tersebut bisa hilang atau rusak.

"Boleh komplain, 'Kok saya enggak termasuk ini? Okelah saya dulu punya mobil', contoh misalnya bencana Sumatra. 'Saya betul punya rumah nih, saya betul punya mobil, tapi belum di-update oleh ATR/BPN, belum di-update oleh polisi, belum di-update oleh BPS. Rumah saya, mobil saya semuanya habis, hilang semua. Jadi saya layak untuk penerima bansos,' kira-kira gitu," ujar Tito.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan status kesejahteraan masyarakat dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu, pembaruan data menjadi bagian penting dalam memastikan daftar penerima bansos dapat mengikuti kondisi masyarakat yang sebenarnya.