Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Versi 3 Tahun 2026.Â
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya penguatan akurasi dan pemutakhiran data sosial hingga tingkat desa sebagai upaya menjangkau warga yang selama ini luput dari intervensi negara atau the invisible people.
Banyak warga masih tercatat penerima bansos meski tidak lagi layak. Berikut penjelasan status desil DTSEN, syarat kelayakan, dan cara cek penerimaan bansos 2025.
Istana angkat bicara soal rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan dan menegaskan tengah melakukan verifikasi rinci, mengingat banyak peserta yang mengalami perubahan kelas.
Anggota Komisi VIII DPR M Husni menyampaikan pihaknya siap terus mengawal dan mengawasi agar Sekolah Rakyat benar-benar menyasar anak-anak yang berhak, yakni mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.Â
Menteri Sosial Gus Ipuĺ memaparkan strategi pengentasan kemiskinan yang menjadi program prioritas Presiden dalam kunjungan kerja di Sumatera Utara (Sumut).
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar akui akan kawal finalisasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
Seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh dilaporkan telah diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH).
Guna meningkatkan keunggulan kompetitif di industri pelumas dalam negeri, PT Pertamina Lubricants terus mengoptimalkan pengoperasian fasilitas produksi yang didukung oleh teknologi mutakhir.
Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, ditambah dengan terus melonjaknya volume limbah rumah tangga, sempat menjadi tantangan besar bagi warga Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
Selebgram Lisa Mariana kembali menjadi perhatian publik setelah mengungkap adanya informasi tambahan yang ia berikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Presiden Prabowo Subianto hendak mengubah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ditingkatkan menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Selain itu,