Ekonomi Jatim Tumbuh 5,72 Persen, Neraca Perdagangan Defisit USD 3,52 Miliar

Surabaya, tvOnenews.com — Perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,72 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Namun, kinerja tersebut masih dibayangi defisit neraca perdagangan yang mencapai USD 3,52 miliar sepanjang Januari hingga Agustus 2026.

Data tersebut dipaparkan dalam konferensi pers ALCo APBN KiTA Regional Jawa Timur di Gedung Keuangan Negara Surabaya I, Selasa (27/10/2026). Hingga September 2026, realisasi penerimaan negara di Jawa Timur mencapai Rp188,13 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp92,53 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan II 2026 tercatat 5,72 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, pertumbuhan kumulatif semester I mencapai 5,84 persen, tertinggi di Pulau Jawa.

Sektor industri pengolahan menjadi salah satu penopang utama dengan kontribusi 31,11 persen terhadap perekonomian dan pertumbuhan 6,05 persen secara tahunan. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mendominasi dengan kontribusi 60,85 persen.

Local Expert Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur, Ilmiawan Auwalin, mengatakan kondisi ekonomi daerah masih menunjukkan ketahanan di tengah berbagai tantangan.

“Secara umum perekonomian Jawa Timur masih menunjukkan ketahanan yang baik, dengan pertumbuhan yang termasuk tertinggi di Pulau Jawa. APBN menjadi instrumen penting untuk memelihara momentum pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ilmiawan Auwalin.

Baca Juga

Refleksi Sumpah Pemuda: Memberdayakan Kreativitas Anak Bangsa dalam Pembangunan Nasional

Di tengah pertumbuhan tersebut, neraca perdagangan Jawa Timur masih mencatat defisit USD 3,52 miliar selama Januari hingga Agustus 2026. Nilai ekspor mencapai USD 18,61 miliar atau turun 4,91 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebaliknya, impor naik 15,49 persen menjadi USD 22,13 miliar.

Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam menjaga kinerja ekspor dan memperkuat daya saing produk daerah di tengah peningkatan impor.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi Jawa Timur pada September 2026 tercatat 3,33 persen secara tahunan. Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, transportasi, serta perawatan pribadi. Sejumlah komoditas yang memengaruhi inflasi antara lain cabai rawit, daging ayam ras, bensin, angkutan udara, dan emas perhiasan.

Sementara itu, sejumlah indikator kesejahteraan menunjukkan perbaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2026 mencapai 121,07 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105,56. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 turun menjadi 3,42 persen, sedangkan persentase penduduk miskin pada Maret 2026 tercatat 9,06 persen.

Meski demikian, indeks gini rasio sedikit meningkat. Kondisi ini menjadi catatan bagi pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

Realisasi APBN Jatim Capai Rp188,13 Triliun

Hingga 30 September 2026, penerimaan negara di Jawa Timur mencapai Rp188,13 triliun atau 67,24 persen dari target, tumbuh 8,81 persen secara tahunan. Penerimaan tersebut terdiri atas pajak Rp78,07 triliun, kepabeanan dan cukai Rp102,70 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp7,35 triliun.

Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp92,53 triliun atau 76,60 persen dari pagu. Belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan, terutama pada belanja modal yang tumbuh 144,39 persen.

Adapun transfer ke daerah mencapai Rp54,46 triliun. Namun, penyalurannya terkontraksi secara tahunan akibat penurunan dana bagi hasil dan dana alokasi umum.

Secara keseluruhan, penerimaan negara yang tercatat di Jawa Timur lebih besar daripada belanja negara di wilayah tersebut, sehingga menghasilkan surplus APBN regional Rp95,59 triliun.

“APBN tidak hanya berfungsi sebagai pengumpulan dan penyaluran dana, tetapi juga menjadi pengungkit pembangunan melalui investasi infrastruktur, dukungan pendidikan-kesehatan, perlindungan sosial, dan pembiayaan usaha masyarakat,” jelas Ilmiawan.

Hingga September 2026, realisasi anggaran pendidikan tercatat Rp27,50 triliun, sedangkan belanja fungsi kesehatan mencapai Rp2,21 triliun. Penyaluran bantuan sosial mencapai Rp8,77 triliun, sementara pembiayaan usaha melalui program kredit, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), mencapai Rp44,99 triliun.

Kementerian Keuangan juga mencatat perlunya percepatan realisasi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan. Adapun pembangunan Sekolah Rakyat disebut telah mencapai 95,6 persen dari pagu anggaran.

Capaian pertumbuhan ekonomi dan realisasi APBN tersebut menjadi gambaran kondisi ekonomi Jawa Timur hingga triwulan III 2026. Namun, defisit perdagangan, tekanan harga, dan meningkatnya ketimpangan tetap menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. (gol)