Tak Perlu Lagi Ribet Urus Izin, Bahlil Siapkan Terobosan Besar untuk Industri Migas RI

Menurutnya, kegiatan eksplorasi memiliki risiko tinggi karena pengeboran belum tentu menghasilkan temuan migas yang bisa dikembangkan secara komersial. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan perlakuan perpajakan yang lebih ringan selama kegiatan belum membuahkan hasil.

"Kalau enggak ada hasil, apa yang mau dibayar? Tapi jangan sudah ada hasil enggak dibayar. Itu juga keliru kita," kata Bahlil.

Usulan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi beban kontraktor ketika mereka masih menanggung risiko eksplorasi. Namun, penerapan dan ketentuan teknis mengenai keringanan pajak tetap perlu mengacu pada aturan yang nantinya ditetapkan.

Di sisi lain, Bahlil meminta pemegang konsesi yang telah menyelesaikan eksplorasi dan memperoleh persetujuan rencana pengembangan atau plan of development (PoD) segera merealisasikan proyeknya. Langkah ini dinilai penting agar temuan migas dapat segera dikembangkan dan memberikan tambahan produksi bagi Indonesia.

Penyederhanaan perizinan, kepastian regulasi, dan insentif fiskal menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki iklim investasi hulu migas.

Pemerintah berharap berbagai langkah tersebut dapat mempercepat eksplorasi, mendorong produksi atau lifting nasional, serta mendukung target swasembada energi. (asl)

Baca Juga

Terjadi Perpindahan Konsumen BBM Nonsubsidi ke Subsidi, Pemerintah Bakal Tambah Kuota Pertalite