Soal Kebijakan Menteri Bahlil Tertibkan Ekspor SDA: Berpotensi Tambah Penerimaan Negara Hingga Triliun Rupiah

Kemudian, Pengamat Komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai kebijakan Menteri Bahlil merupakan langkah nasionalis yang patut didukung. 

Pemerintah perlu menunjukkan keberanian dalam membenahi tata kelola ekspor SDA agar kekayaan alam Indonesia tidak lebih banyak menguntungkan pihak lain.

"Ya, kalau menurut saya bagus kebijakan itu. Itu kebijakan yang nasionalis. Jangan sampai kebijakan yang salah di masa lalu dibiarkan, kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia juga dibiarkan," jelas Ujang.

Ujang berpandangan, praktik perdagangan SDA melalui negara perantara selama ini telah menimbulkan persoalan bagi Indonesia, mulai dari potensi kehilangan penerimaan pajak hingga lemahnya kendali terhadap perdagangan komoditas nasional. 

Karena itu, Ujang mendukung langkah Bahlil untuk memastikan Indonesia memperoleh manfaat lebih besar dari kekayaan alamnya. 

"Saya melihat ini sebagai upaya untuk menjaga harga diri, kedaulatan, dan marwah bangsa Indonesia. Itu harus betul-betul kita dukung dan kita dorong," ujar Ujang.

Baca Juga

Ratas Mendadak di Istana: Presiden Prabowo Panggil Bahlil, Rosan, hingga Suahasil Nazara Bahas Isu Ekonomi

Lebih lanjut Ujang menjelaskan, keberanian Bahlil juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional. 

Ia menilai para menteri perlu menunjukkan ketegasan dalam menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan bangsa. 

"Ya, harus berani. Presidennya saja, Prabowo, berani. Menteri-menterinya juga harus berani. Karena tidak ada visi-misi menteri, yang ada adalah visi-misi presiden," ujarnya.

Ujang menambahkan, pembenahan tata kelola ekspor SDA harus dilakukan secara berkelanjutan dan disertai pengawasan terhadap potensi penyimpangan. 

Ia mengingatkan agar tidak ada praktik kongkalikong antara oknum pejabat, pengusaha, dan pihak luar negeri yang dapat merugikan kepentingan nasional. 

"Kalau kebijakan ini dilakukan secara konsisten, Indonesia akan menjadi negara yang kuat, negara yang berdikari, mandiri, dan dihargai oleh negara lain," ungkapnya. (ars/muu)