Evaluasi Tarif hingga Keselamatan, Dunia Akademik Mulai Dilibatkan dalam Tata Kelola Jalan Tol

Jakarta, tvOnenews.com - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) melalui Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol kini tengah merintis kolaborasi strategis dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI).

Langkah ini diambil untuk menjadikan institusi pendidikan tinggi sebagai mitra independen dalam mengkaji, mengevaluasi, hingga menguji berbagai kebijakan jalan tol di Indonesia, mulai dari tarif hingga Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol MTI, M. Alkautsar, menyebutkan bahwa pelibatan akademisi sangat krusial untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan ilmiah yang kuat dan objektif. 

“Kita ingin menjadikan kampus sebagai laboratorium kebijakan jalan tol nasional. Kebijakan tarif, Standar Pelayanan Minimal, keselamatan, hingga dampak sosial ekonomi pembangunan jalan tol harus memiliki ruang pengujian akademik yang independen dan objektif,” ujar Alkautsar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/10).

Dalam pertemuan antara Alkautsar dan Ketua Umum APTISI, Prof Budi Djatmiko, disepakati bahwa kerja sama ini akan diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pembentukan jejaring riset, serta rangkaian diskusi terpumpun (Focus Group Discussion/FGD). 

Diskusi tersebut rencananya akan diselenggarakan secara maraton dari satu kampus ke kampus lainnya di berbagai daerah.

Baca Juga

Kata Felix Ardi Yudha Usai Berhasil Meyumbangkan Medali Emas dari Cabor Boccia di Asian Para Games 2026

FGD ini nantinya akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, akademisi, regulator, badan usaha jalan tol (BUJT), hingga masyarakat umum. 

Alkautsar berharap hasil kajian yang berbasis pada karakteristik wilayah masing-masing dapat menjadi rekomendasi strategis bagi Kementerian Pekerjaan Umum, BPJT, serta Komisi V DPR RI.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum APTISI, Prof. Budi Djatmiko, menyambut baik inisiatif ini. 

Menurutnya, kolaborasi ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perguruan tinggi dalam memberikan solusi bagi pembangunan nasional. 

"Kolaborasi ini menjadi peluang untuk mempertemukan kapasitas keilmuan perguruan tinggi dengan kebutuhan evaluasi kebijakan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat," ungkapnya.

Rencana kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari 12 rekomendasi strategis hasil FGD Nasional di Lampung pada awal Oktober 2026 lalu. 

Alkautsar menekankan bahwa kehadiran kampus diharapkan mampu menjadi penyeimbang yang objektif, sehingga pembangunan infrastruktur tetap memberikan ruang bagi pertumbuhan investasi tanpa mengabaikan aspek keselamatan, kualitas pelayanan, dan hak-hak masyarakat sebagai pengguna jalan. (dpi)