Bukan untuk Orang Kaya, MyPertamina Jadi Alat Kontrol Beli Pertalite dan Biosolar

Jakarta - Pemerintah memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk masyarakat menengah ke bawah. Namun, kenyataannya 60 persen BBM subsidi dinikmati orang kaya. Itulah sebabnya Pertamina mewajibkan pembelian BBM jenis Pertalite dan Biosolar menggunakan aplikasi MyPertamina.

Penggunaan MyPertamina diharapkan dapat membuat subsidi BBM menjadi tepat sasaran.

Menurut Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, dari hampir 80 persen total konsumsi BBM bersubsidi, 60 persen konsumennya masuk dalam golongan kaya.

"Sedangkan 40% masyarakat rentan dan miskin hanya mengonsumsi 20% dari total subsidi energi tersebut," kata Irto Ginting, dikutip Sabtu (2/7/2022).

Karena itu Pertamina melalui Subholding Commercial and Trading-nya membuat mekanisme untuk memastikan dana Rp 520 triliun untuk subsidi energi pada tahun 2022 tepat sasaran. 

Menciptakan mekanisme penyaluran BBM Subsidi tersebut juga merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden No 191 Tahun 2014 serta Surat Keputusan (SK) Kepala BPH Migas No 04/P3JBT/BPH Migas/KOM/2020.

Baca Juga

Purbaya Ungkap Rencana Baru soal Subsidi BBM Pertalite, Masyarakat Desil 9-10 Bakal Dilarang Beli?

Menurut Irto, regulasi yang ada telah menetapkan segmentasi pengguna, kuota, serta ketentuan lain mengenai penyaluran BBM Subsidi.

Namun, praktiknya di lapangan tidak sesuai harapan.

"Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga sebagai pelaksana penugasan berinisiatif mengembangkan mekanisme baru untuk memastikan penyaluran di lapangan tepat sasaran," imbuh Irto.

Mekanisme baru tersebut, lanjut Irto, sedang diuji coba dan dimulai dengan pendaftaran di Website MyPertamina.

"Pendaftaran ini dimaksudkan untuk pencocokan data berbasis sistem atau digital," tambahnya.

Pertamina mulai 1 Juli 2022 akan membuka pendaftaran melalui Website: subsiditepat.mypertamina.id. 

Pada masa pendaftaran ini, masyarakat masih bisa membeli Pertalite dan solar subsidi. Namun masyarakat diharapkan segera mendaftarkan kendaraan roda empat dan identitasnya untuk mendapat QR Code.

"Tujuan pendataan ini tidak lain untuk melindungi masyarakat rentan dan memastikan subsidi energi tepat sasaran," tandas Irto. (aln/act)