Indonesia Sudah Tak Impor Jagung, Mentan: Kecuali Untuk Industri

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan Indonesia sebenarnya sudah tidak mengimpor jagung, selain untuk kebutuhan bahan baku industri seperti bahan pemanis dan lainnya.

“Saya ingin sampaikan bahwa bukan hanya beras sebenarnya kita sudah tidak impor, tetapi juga jagung, kecuali yang berkait dengan kebutuhan industri termasuk pemanis dan lain-lain sudah dijelaskan,” kata Mentan Syahrul di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/8/2022).

Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam rapat Senin ini, kata Syahrul, memerintahkan jajaran menteri untuk meningkatkan produksi jagung, baik untuk bahan baku, produk pascapanen termasuk yang sudah melalui proses budi daya.

Peningkatan produksi itu melalui intensifikasi lahan dan ekstensifikasi lahan. Sedangkan untuk produksi pascapanen, Syahrul mengatakan, akan melakukan beberapa upaya seperti membangun sarana pendukung pascapanen seperti silo dan dryer.

“Sehingga tentu saja toksin (racun) dan lain-lain bisa dikurangi, sehingga kadar air di atas 20 persen, bisa kadar air 14 persen sehingga sangat layak untuk di market atau di industri,” katanya.

Produksi jagung saat ini di Indonesia di atas 18 juta ton. Syahrul mengatakan produksi jagung akan terus ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan domestik termasuk industri. Setelah itu, pemerintah juga akan meningkatkan ekspor jagung.

Baca Juga

Prabowo Bongkar Kisah Lawan Impor Beras: Saya Kaget Ada yang Bilang Lebih Baik Beli dari Vietnam

“Saya lihat dalam 100 hari dari sekarang, kalau kita kerja keras termasuk dari perintah Menteri Koordinator Perekonomian (Airlangga Hartarto) untuk mempersiapkan kelompok-kelompok tani dan lahan-lahan intensifikasi serta ekstensifikasi lebih khusus akan disikapi, dan saya berharap konsep ini Insya Allah dalam satu dua minggu akan kami siapkan,” kata Syahrul.

Di kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mendorong produksi jagung di lahan-lahan baru di Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara.

“Dengan total lahan seluas 141 ribu hektare, dan 86 ribu hektare merupakan lahan baru,” kata Airlangga. (ant/ito)