Kenaikan Harga BBM Untuk Mengatasi Subsidi Dinilai Salah Sasaran

"Tinggal pilih mana yang praktis di dalam pelaksanaan di lapangan," katanya.

Pola pengendalian konsumsi seperti ini, kata dia, semestinya sudah dilakukan sejak dulu. Sehingga pemerintah mudah melakukan penyesuaian harga sesuai ide menghapuskan premium dan beralih ke pertalite yang awalnya akan mengikuti harga pasar dunia.

"Dengan fuel card atau QR code atau skema lainnya, pembatasan konsumsi dalam periode tertentu (sebulan) dan harga khusus bila menggunakan aplikasi tersebut," ujarnya.

Bila konsumsi telah mencapai batas, katanya, maka konsumen akan kehilangan hak mendapatkan harga khusus dan dikenakan harga normal. Database dan servernya dilokalisasi per daerah misalnya provinsi atau kriteria lainnya supaya tidak terlalu berat.

Jelas, kata dia, kenaikan harga BBM ini tidak dapat dihindari, di berbagai negara juga menghadapi kenaikan harga energi yang luar biasa dan ini merupakan fenomena global.

"Masalahnya adalah bagaimana menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa kenaikan BBM tertentu memang tak dapat dihindari," ujarnya.

Baca Juga

Tekan Polusi, 10.000 Bus Elektrik Ditargetkan Beroperasi di Jakarta pada 2030

Pada kondisi sekarang ini, kata Handry, efisiensi anggaran negara perlu dilakukan dan investasi yang tidak terlalu perlu seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ditunda dulu.

"Lebih baik investasi lain yang lebih diperlukan untuk membangkitkan daya saing industri terutama industri yang ramah lingkungan," ujarnya.

Jadi, sambungnya, kenaikan BBM sebaiknya memang harus dilakukan sesegera mungkin untuk mengendalikan konsumsi BBM dan sekaligus memulai transformasi energi yang lebih ramah lingkungan.

"Tanpa kondisi yang sulit seperti sekarang ini, kita akan terlena untuk tidak memulai transformasi ke energi ramah lingkungan dan energi baru dan terbarukan dari sekarang," katanya.(ant/ito)