SKK Migas Raih US$ 2,3 Miliar dalam 28 Kesepakatan Kerja Sama di IOG 2022

Nusa Dua, Bali - Hari terakhir International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG) 2022, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi (SKK Migas) telah meraih sebanyak 28 kesepakatan komersial. Dari 28 perjanjian tersebut akan menghasilkan lifting (penjualan) minyak dan kondensat sebesar 265 ribu barel minyak per hari serta perkiraan total lifting gas bumi sebesar 390 miliar british thermal unit (MBTU), Rentang durasi kontrak dari 2 hingga 11 tahun.

“Potensi penerimaan mencapai US$ 2,3 Miliar,” kata Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto usai menyaksikan penandatanganan Jumat (25/11).

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah yang sudah menunjukan komitmennya untuk industri hulu migas ini. Sejumlah menteri separate, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri LHK Siti Nurbaya menjadi pembicara dalam pertemuan IOG 2022.

Ada juga beberapa kolaborasi yang telah dibangun, seperti dengan kementerian keuangan, yang mengembangkan sistem informasi terpadu. Bukan hanya meningkatkan industri minyak, sangat penting juga untuk menurunkan emisi secara bersamaan, seperti kerjasama menanam pohon bersama kementerian LHK. 

SKK Migas menarget  US$ 13,2 milyar pada tahun mendatang, meningkat 20% persen dari tahun sebelumnya, Biasaanya rata-rata dapat dikisaran US$ 10-11 miliar setiap tahunnya. Untuk meningkatkan industri hullu migas ini diperlukaan dukungan dari semua pemangku kepentingaan. Menurut Mohammad Kemal, PLT Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, sekaligus Chairman Organizing Committee IOG 2022, ada tantangan besar menghadapi kekhawatiran terjadinya resesi di tahun depan. 

“Kita nih yang paling khawatir dengan resesi itu sebenarnya adalah para compeny ini cenderung tidak mau berinvestasi karena menahan cash flow, itu yang berusaha kita addres, makannya word program on budget yang sedan berjalan ini harus dikunci kegiatannya, dan kita akan benar-benar memonitor untuk mengejar investasi tahun depan.”

Selain dukungan dari Kementerian, Kepolisiaan Republik Indonesia, Polri juga akan menjamin keamanan industri di hulu migas, untuk memberi kepastian kepada para investor. Kepala Korp Sabhara Baharkam Polri, Irjen. Pol. Priyo Widyanto menegaskan, berdasarkan Keppres 63 tahun 2004, tentang pengamanan obyek vital national, Polri bertanggung jawab untuk menjamin obyek vital nasional. Yang dilakukan selama ini memberikan jasa keamanan, polri menempatkan personil di obyek vital nasional tersebut, dan juga memberikan jasa audit sistem keamanan dengan berupa sertifikat yang ditanda tangani kapolri.  

Direktur Keamanan Obyek Vital Kepala Korp Sabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol Suhendri, dalam penjelasannya menyebutkan,  untuk memberikan sertifikasi tersebut dalam beberapa tahapan, diawali dengan perjanjian kerjasama teknis, yang dimulai dengan mou antara polri dengan kementerian terkait, kemudian ditindaklanjuti dengan pkt, dari tahapan tersebut akan dilanjutkan dengan audit sistem managemen pengamanan. 

Tahapan dimulai dari pembinaan teknis kemudian di audit, klarifikaasi, setelah itu akan diterbitkan sertifikat yang ditanda tangani Kapolri. Namun yang disayangkan, dari 92 industrial hulu migas, baru 18 yang obyek vital yang sudah diaudit. 

“Kurang lebih, 19,5 persen yang sudah kita audit system management pengamanan. Dan yang sisanya sekitar 60 persen lebih, kita berharap kedepannya bisa dilaksanakan sistem audit managemen pengamanannya, den kita berikan sertifikanya, sebagai jaminan untuk investor.”  

Sertifikat ini yang menjadi jaminan bahwa obyek vital national tersebut sudah menerapkan managemen pengamanan sesuai dengan standar polri.(hf/chm)